Prabowo Minta Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250%, Polemik Sudewo Jadi Sorotan Publik

Latar Belakang Kebijakan

Sudewo sebelumnya beralasan kenaikan PBB-P2 diperlukan karena tarif pajak tersebut tidak berubah selama 14 tahun.

Menurutnya, tambahan pendapatan asli daerah dibutuhkan untuk membiayai infrastruktur dan layanan publik.

Namun, keputusan itu dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi warga, terutama di tengah lemahnya daya beli, ancaman PHK, dan kebutuhan biaya pendidikan menjelang tahun ajaran baru.

Ajakan Menjaga Kondusivitas

Sudaryono menutup pernyataannya dengan mengajak warga Pati menjaga situasi tetap kondusif menjelang peringatan HUT ke-80 RI.

“Yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apa pun,” kata dia.

Dengan pembatalan kebijakan ini, diharapkan ketegangan antara pemerintah daerah dan warga Pati dapat mereda, serta dialog konstruktif dapat menjadi jalan utama dalam merumuskan kebijakan publik ke depan.