Putusan MK Soal Sekolah Gratis Disambut Antusias 'Ini Bukan Hanya Kabar Baik, Tapi Wujud Keadilan Sosial'

Catatanfakta.com -, Surabaya — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta terpilih disambut dengan antusias oleh masyarakat. Putusan tersebut dinilai sebagai langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor pendidikan.

Salah satu respons positif datang dari Windy Goestiana, seorang ibu rumah tangga sekaligus karyawan swasta yang tinggal di Surabaya. Ia menyebut keputusan MK ini sebagai titik terang yang seharusnya sudah dilakukan sejak lama.

“Sudah seharusnya dari dulu menggratiskan biaya pendidikan dasar, baik SD maupun SMP, di negeri dan swasta terpilih,” ujar Windy saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (28/5/2025) pagi.

Baca Juga: Bongkar Pasang Jabatan Panglima TNI Mutasi 117 Pati, Danpaspampres dan Pangdam Jaya Diganti

Windy menilai, pendidikan dasar yang gratis merupakan hak setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarganya. Selama ini, banyak keluarga dengan penghasilan rendah merasa terbebani dengan biaya pendidikan, bahkan untuk tingkat dasar sekalipun.

Sekolah Swasta Terpilih Layak Dapat Dukungan

Namun, Windy juga menekankan bahwa tidak semua sekolah swasta layak menerima subsidi penuh dari pemerintah. Ia menyarankan agar kebijakan ini lebih selektif, hanya menyasar sekolah swasta yang benar-benar melayani siswa dari keluarga tidak mampu.

“Sekolah swasta yang sudah kuat secara finansial dan mendapatkan iuran besar dari orang tua sebaiknya tetap mandiri. Anggaran negara harus diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang memang membutuhkan, termasuk swasta yang menerima siswa miskin,” katanya.

Baca Juga: Musim Kemarau Basah 2025, Waspadai Hujan Deras dan Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah

Menurutnya, kebijakan ini harus melihat realitas sosial yang ada. Banyak keluarga di lingkungan sekitar Windy yang hidup dengan penghasilan sangat rendah, sekitar Rp 15.000 – Rp 20.000 per hari. Orang tua mereka bekerja sebagai kuli panggul, penarik becak, atau buruh lepas.

“Bagaimana mereka bisa bayar sekolah swasta, kalau untuk makan saja susah?” tambahnya prihatin.

Daya Tampung Terbatas, Swasta Jadi Solusi

Selain alasan ekonomi, Windy juga menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Ia menilai sekolah swasta terpilih bisa menjadi solusi, asalkan dibantu secara finansial oleh negara agar tidak memberatkan siswa miskin.

Baca Juga: Presiden Prabowo Siapkan 6 Stimulus Ekonomi, Diskon Tol hingga Bantuan Upah Mulai 5 Juni

“Kalau negeri tidak bisa menampung semua, kenapa sekolah swasta tidak didukung juga? Asalkan tepat sasaran, ini bisa mengatasi ketimpangan pendidikan,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah benar-benar menjalankan keputusan ini secara adil dan menyeluruh, bukan hanya sebagai janji politik atau kebijakan setengah hati.

“Anak-anak miskin juga punya hak untuk sekolah di tempat yang layak. Ini bukan cuma soal pendidikan, tapi masa depan bangsa,” pungkas Windy.