Pemkab Bogor Dorong Inovasi Perlindungan Anak, Mewujudkan Kabupaten Layak Anak 2025

Catatanfakta.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan meluncurkan berbagai inovasi penting yang difokuskan pada perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Kabupaten Bogor sebagai daerah yang ramah anak, yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pemberdayaan anak-anak dalam berbagai sektor kehidupan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Zaenal Ashari, mewakili Bupati Bogor, menyampaikan hal tersebut dalam acara Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) untuk evaluasi KLA tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada Selasa (29/4/2025).

Baca Juga: Tips Cegah Flu Singapura di Musim Libur Lebaran: Perlindungan Anak-anak dan Upaya Pencegahan!

Zaenal menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat mempercepat pemenuhan hak-hak anak, yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha.

"Peluncuran aplikasi Sigadis (Sistem Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat) adalah salah satu langkah nyata yang memudahkan masyarakat melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cara yang lebih efisien," ujar Zaenal. Aplikasi ini bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses bantuan dan melaporkan kasus kekerasan, baik melalui platform online www.sigadis.bogorkab.go.id.

Pemkab Bogor juga telah memperkuat langkah perlindungan dengan membentuk Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di 40 kecamatan dan 416 desa/kelurahan. "Tugas kami adalah untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang terlantar atau terabaikan hak-haknya," tambah Zaenal.

Baca Juga: Anak Terlindungi, Indonesia Maju: Peringatan HAN 39 Dorong Perubahan Melalui Perlindungan Anak

Selain itu, inovasi lainnya seperti Neng Titu Sehat, yang mengintegrasikan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kesehatan, memungkinkan akta kelahiran diterbitkan langsung di fasilitas kesehatan dengan cepat dan tanpa birokrasi yang rumit. Melalui program-program ini, Pemkab Bogor berupaya menciptakan sistem yang lebih mudah diakses dan lebih efisien untuk kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka mengurangi angka stunting, Pemkab juga memperkenalkan program Gotasmil yang melibatkan pejabat daerah, perusahaan, serta instansi vertikal untuk memberikan perhatian khusus pada ibu hamil dengan kekurangan energi kronis dan balita yang mengalami masalah gizi. "Rumah Ceting" atau Rumah Cegah Stunting juga sudah mulai beroperasi, memberikan makanan bergizi kepada ibu hamil dan balita yang membutuhkan, sekaligus menjadi pusat konsultasi bagi masyarakat terkait isu gizi dan kesehatan.

Salah satu pencapaian penting lainnya adalah hadirnya 97 Desa/Kelurahan Layak Anak yang terus berkembang secara bertahap. “Kami ingin memperluas gerakan ini ke seluruh desa dan kelurahan, memastikan setiap anak di Kabupaten Bogor memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan baik,” tambah Zaenal.

Baca Juga: Pemkab Bogor Tindak Tegas Perusahaan yang Cemari Setu Rawa Jejed, Beri Sinyal Perhatian Serius Lingkungan

Tak hanya itu, Pemkab Bogor juga telah menggandeng dunia usaha melalui pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), yang berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung tumbuh kembang anak. "Kami berharap dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk bergabung dalam upaya ini," kata Zaenal.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Bogor berharap dapat memperoleh predikat yang lebih baik lagi dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2025. Zaenal menutup pernyataannya dengan optimisme, "Kami percaya bahwa dengan semua upaya yang kami lakukan, Kabupaten Bogor akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam pemenuhan hak anak."