Pengecer LPG 3 Kg Kembali! Perintah Langsung dari Prabowo

Jakarta, catatanfakta.com - Pemerintah akhirnya merespons keresahan masyarakat terkait distribusi gas LPG 3 Kg yang belakangan ini menjadi sorotan.

Presiden Prabowo Subianto secara langsung menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk kembali mengaktifkan pengecer gas LPG 3 Kg yang sebelumnya sempat dihentikan.

Langkah ini diambil sebagai solusi atas keluhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

Baca Juga: DPR Mendorong Kesadaran Publik: Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg, Bukan Waktu untuk Panic Buying!

"Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 Kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial," ungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat berbicara kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

Keputusan ini menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang mengandalkan gas melon untuk menjalankan bisnis mereka.

Sebelumnya, kebijakan yang membatasi distribusi LPG 3 Kg hanya sampai tingkat pangkalan membuat banyak warga kesulitan mendapatkan pasokan, memicu kenaikan harga di beberapa daerah.

Baca Juga: Mulai Tahun Ini, Begini Cara Beli Gas Elpiji 3 Kg yang Dibatasi!

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan agar pengecer tidak menjual dengan harga yang terlalu mahal.

"Kemudian memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal," tambahnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada kelangkaan LPG 3 Kg, melainkan hanya ada perubahan mekanisme distribusi.

Baca Juga: Pengecer Gas LPG 3 Kg Kembali Beroperasi! Presiden Prabowo Instruksikan Kembali dengan Aturan Baru

"Kelangkaan daripada LPG itu sebenarnya nggak ada, nggak ada. Kenapa? Karena semua kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025, volumenya sama, dan kami siapkan sekarang," ujar Bahlil di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).

Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya tengah merancang aturan agar pengecer bisa berstatus sebagai sub pangkalan. Dengan begitu, harga jual ke masyarakat bisa lebih terkontrol dan tetap dalam batas yang wajar.