Wakil Ketua DPRD Junaidi Samsudin Desak Pemerintah Daerah Diminta Turun Tangan Atasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Bogor

Ia juga mengungkapkan bahwa peran pengecer akan direstrukturisasi menjadi agen resmi. "Ke depannya, tidak ada lagi pengecer liar. Semua akan berbasis agen resmi yang telah diverifikasi. Ini langkah baik, asal penerapannya transparan dan tidak menimbulkan monopoli baru," tambahnya.

Baca Juga: Pendaftaran PKU Angkatan ke-19 MUI Kabupaten Bogor Dibuka, Kesempatan Emas untuk Kader Ulama Muda

DPRD Siap Bertindak!

Untuk mengatasi krisis ini, DPRD Kabupaten Bogor berencana mengambil langkah konkret. "Saya akan menyampaikan masalah ini kepada pimpinan DPRD. Jika perlu, kami akan menggelar rapat terbatas untuk mencari solusi cepat dan efektif," ungkapnya.

Meski begitu, Junsam meminta masyarakat untuk tetap tenang. "Pasokan dari pusat masih berjalan normal. Namun, kita semua harus waspada terhadap permainan oknum nakal yang memanfaatkan situasi ini. Jika menemukan indikasi penimbunan, segera laporkan!" serunya.

Jangan Diam! Lawan Penyalahgunaan Subsidi!

Junsam menutup pernyataannya dengan ajakan kepada masyarakat untuk aktif mengawasi distribusi LPG. "Subsidi ini untuk rakyat, bukan untuk spekulan! Jika ada yang bermain curang, laporkan ke pihak berwenang. Kita harus bersama-sama memastikan hak masyarakat kecil tidak dirampas!"

Dengan situasi yang semakin mendesak, semua mata kini tertuju pada langkah konkret yang akan diambil pemerintah daerah. Akankah pengawasan diperketat? Akankah harga tetap stabil? Jawabannya ada di tangan pemangku kebijakan. Masyarakat menunggu aksi nyata, bukan sekadar janji!