Pemkab Bogor Perkuat Langkah Antisipasi PMK, Fokus pada Kesehatan Ternak Jelang Idul Fitri

catatanfakta.com - Pemerintah Kabupaten Bogor terus meningkatkan langkah preventif untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang dilaporkan kembali meningkat di sejumlah wilayah di Indonesia.

Melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Diskanak), Pemkab Bogor telah mendistribusikan sebanyak 1.425 dosis vaksin PMK tahap awal, dengan rencana penambahan hingga mencapai 2.800 dosis dalam waktu dekat.

"Kami terus melakukan vaksinasi, dan hingga saat ini sekitar 2.800 dosis telah diaplikasikan kepada hewan ternak yang berisiko tinggi," ungkap Hardy Hendriwan, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Kesmavet) Diskanak Kabupaten Bogor, Selasa (21/1).

Baca Juga: Menhub dan Menko PMK Lakukan Rencana Antisipasi Arus Balik di Lampung

Langkah ini dilakukan untuk merespons lonjakan kasus PMK yang dilaporkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah sejak akhir 2024, di mana peningkatan aktivitas lalu lintas ternak jelang Idul Fitri dan Idul Adha menjadi salah satu faktor risiko utama.

Selain distribusi vaksin, Pemkab Bogor juga telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan PMK. Melalui kebijakan ini, hewan ternak yang masuk dari luar daerah diwajibkan membawa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV).

Hewan ternak tersebut juga harus menjalani masa isolasi sebelum diintegrasikan dengan populasi lokal, sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran wabah.

Baca Juga: Update Terbaru: PNS Mendapat Dana Tambahan Rp550 Ribu dalam PMK 49/2023

Hardy menambahkan, koordinasi antara Pemkab Bogor, Kementerian Pertanian, dan pemerintah provinsi telah dilakukan untuk memastikan langkah pencegahan berjalan lebih efektif dibandingkan penanganan di tahun-tahun sebelumnya.

"Pengalaman kami dua tahun lalu menjadi pelajaran berharga. Kali ini, kesiapan jauh lebih baik, termasuk pelaksanaan vaksinasi massal yang dijadwalkan pada Februari atau Maret mendatang oleh Kementerian Pertanian," tegasnya.

Peningkatan pengawasan ini juga didorong oleh fakta bahwa PMK memiliki potensi mengganggu pasokan ternak, terutama menjelang momentum perayaan besar. Pada Desember 2024 lalu, Kementerian Pertanian turun langsung ke lapangan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit tersebut.

Baca Juga: Haji Sekali Seumur Hidup? Usulan Menko PMK Timbulkan Pro dan Kontra

"Dengan langkah antisipatif yang telah diterapkan, kami berharap wilayah Bogor terhindar dari dampak serius wabah ini dan kesehatan ternak dapat tetap terjaga," kata Hardy.

Langkah cepat yang diambil Pemkab Bogor mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Pendekatan terpadu antara vaksinasi, pengawasan lalu lintas ternak, dan koordinasi lintas instansi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi ancaman wabah ini.