Catatanfakta.com - Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menuai pro dan kontra.
Beberapa anggota komisi menyatakan ketidakpuasan mereka atas sejumlah kebijakan yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sementara yang lain menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut.
Dalam rapat kerja tersebut, beberapa anggota komisi menyoroti kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dalam Jaringan (Daring) sebagai salah satu contoh kebijakan yang diambil oleh Kemendikbudristek dan menuai pro dan kontra.
Baca Juga: Politik Almond Powell
Beberapa anggota komisi mengkritik kebijakan ini karena dianggap tidak adil bagi siswa yang tidak memiliki akses ke internet atau perangkat yang dibutuhkan untuk mengikuti PPDB Daring.
Namun, Nadiem Makarim membela kebijakan tersebut dan menyatakan bahwa Kemendikbudristek telah berusaha mengakomodasi semua siswa, termasuk mereka yang tidak memiliki akses internet atau perangkat.
Selain itu, ia juga berbicara tentang rencana Kemendikbudristek untuk meningkatkan kepemilikan perangkat dan akses internet bagi siswa di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Mekanisme Checks and Balances di Indonesia: Orde Baru dan Era Reformasi
Selain itu, rapat kerja tersebut juga membahas topik-topik lain, seperti anggaran Kementrian yang dipotong dan kurangnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal.
Beberapa anggota komisi juga mengkritik kinerja Kemendikbudristek dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Namun, dalam perdebatan yang panas tersebut, Nadiem Makarim tetap bersikeras bahwa Kemendikbudristek telah melakukan dan terus melakukan upaya terbaik untuk mengatasi masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia, meskipun dihadapkan pada situasi yang sangat sulit.
Baca Juga: Penyimpangan Dampak Negatif Penggunaan IPTEKS di Indonesia: Tanggung Jawab Negara dan Individu
Ia juga menegaskan bahwa Kemendikbudristek siap menerima masukan dari seluruh pihak untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Kontroversi dalam rapat kerja tersebut menunjukkan betapa kompleksnya bidang pendidikan dan tantangan yang harus dihadapi oleh Kemendikbudristek dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia.
Artikel Terkait
Apa Sebenarnya yang Terjadi pada Pertemuan Anita Jacoba Gah dan Nadiem Makarim?
PAN Tolak Usulan PDIP untuk Pilkada Jatim