"Cak Imin Bantah Politisasi Kasus Korupsi di Kementerian Pertanian"

Catatanfakta.com - Jakarta, 1 Oktober 2023 -, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, memberikan pandangannya terkait kasus dugaan korupsi yang saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Pertanian (Kementan).

Dalam pernyataannya, Cak Imin menegaskan bahwa menurutnya, kasus tersebut tidak memiliki unsur politis.

"Cak Imin menyatakan bahwa belum dapat ditarik kesimpulan politis dari proses hukum yang sedang berlangsung pada hari Minggu (1/10/2023) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat."

Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Ajak TikTok Pisahkan Media Sosial dengan E-Commerce

Pria yang juga dikenal sebagai tokoh politik ini menambahkan, "Ya itu nanti kita lihat, kita lihat apakah proses bagaimana nanti tidak akan bisa ditutup-tutupi, semua transparan."

Kasus ini melibatkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang merupakan politikus dari Partai NasDem.

Cak Imin dengan tegas menggarisbawahi bahwa prinsip keadilan hukum harus diterapkan dalam pengusutan kasus ini, dan ia memberi restu kepada lembaga hukum terkait untuk bekerja secara independen dalam mengungkap kasus ini.

"Saya berpendapat bahwa prinsip yang harus dijunjung tinggi adalah kedaulatan hukum, persamaan derajat, dan kesetaraan hak di hadapan hukum. Oleh karena itu, saya mendukung agar lembaga hukum seperti KPK, polisi, dan jaksa bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Baca Juga: KPK Geledah Rumah Dinas Mentan SYL, Terkait Pertemuan di Roma?

Pihak KPK sendiri telah mengklarifikasi bahwa tidak ada unsur politis dalam pengusutan kasus di Kementan.

Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK, menjelaskan hal ini dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (29/9).

"Kami telah mengulangi kepada masyarakat dan rekan-rekan kami berkali-kali bahwa kami sangat menyadari bahwa menjelang tahun politik 2024, setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berlangsung. Namun, kami ingin menegaskan bahwa bukti yang mendukung tindakan kami akan disampaikan secara transparan pada saat yang tepat," ungkap Ali Fikri.

Penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini sudah dimulai sejak lama, setelah dilaporkan oleh masyarakat pada tahun 2022.

KPK bertekad untuk memastikan bahwa kasus ini adalah bagian dari upaya penegakan hukum yang bersih dan transparan.