Indonesia, Budaya Toleransi, dan Demokrasi

Jakarta, Catatanfakta.com - Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, Menag Yaqut Cholil Qoumas memberikan sambutan pembukaan dalam Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Acara ini mengangkat tema "Strengthening the Culture of Tolerance by Mainstreaming the UN Resolution 16/18" dan diselenggarakan atas kerja sama Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama.

Acara tersebut dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menlu Retno Marsudi.

Baca Juga: Jembatan Pendidikan Antar Negara ASEAN: Menumbuhkan Toleransi dan Persahabatan

JDP berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh sejumlah tokoh agama, aktivis HAM, perwakilan dari 64 negara, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari 34 provinsi, para penyuluh agama, serta akademisi dari berbagai negara.

Dalam sambutannya, Menag Yaqut Cholil Qoumas menekankan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dan intens dalam mempraktikkan budaya toleransi.

Tradisi dan semangat kebangsaan Indonesia mendorong warga negara untuk memahami, menghargai, dan mengintegrasikan perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Baca Juga: Perbedaan yang Signifikan Antara Pancasila Versus Kapitalisme/Komunisme

Namun, sejarah juga mengingatkan kita bahwa upaya keras diperlukan untuk mengelola perbedaan, mengatasi konflik, dan memperkuat harmoni serta toleransi di tengah masyarakat.

Pengalaman Indonesia mengungkapkan betapa pentingnya memperkuat budaya toleransi dalam konteks demokrasi.

Budaya toleransi menjadi landasan bagi kehidupan bersama yang lebih adil dan menjadi tanda masyarakat yang pluralistik.

Baca Juga: Pandangan Weber terhadap Perbedaan Birokrasi Tradisional dan Modern serta Pengaruh Agama dalam Ekonomi

Di sisi lain, intoleransi akan memperdalam jurang ketidakadilan sosial dan politik serta memarginalkan kelompok yang lebih lemah.

Sejarah telah membuktikan bahwa kehidupan bersama dalam keragaman bukan hanya mungkin tetapi juga menghasilkan kekuatan yang luar biasa.