Administrasi didorong buat berperan sebab pandemi serta efeknya yang masih terdapat. Undang- undang yang diandalkan oleh administrasi, Undang- Undang Kesempatan Dorongan Pembelajaran Besar buat Pelajar tahun 2003, umumnya diucap Undang- Undang PAHLAWAN, berikan kuasa kepada menteri pembelajaran buat" mengesampingkan ataupun mengganti syarat undang- undang ataupun peraturan apa juga" buat melindungi peminjam yang terserang akibat" perang". ataupun pembedahan militer yang lain ataupun kondisi darurat nasional.”
Baca Juga: RAIH AKREDITASI PARIPURNA RS ISLAM AYSHA TERUS TINGKATKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS
Pimpinan Mahkamah Agung Roberts serta Hakim Clarence Thomas skeptis kalau perkata" lepaskan ataupun ganti" membolehkan pembatalan langsung.“ Tidak dikatakan mengganti ataupun membebaskan saldo pinjaman,” kata hakim agung.
Hakim Brett Meter. Kavanaugh berkata kalau Kongres“ pada tahun 2003 bisa merujuk pada pembatalan pinjaman serta pengampunan pinjaman, serta itu tidak terdapat dalam bacaan undang- undang.”
Tetapi, setelah itu, Justice Kavanaugh menggambarkan" mengabaikan" selaku" kata yang sangat luas", meningkatkan kalau" pada tahun 2003, Kongres sangat menyadari kemampuan aksi darurat sehabis 11 September."
Baca Juga: RAIH AKREDITASI PARIPURNA RS ISLAM AYSHA TERUS TINGKATKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS
Pengacara Jenderal Elizabeth B. Prelogar, mewakili pemerintah, berkata rencananya cocok dengan undang- undang, yang baginya sudah berikan wewenang kepada menteri pembelajaran buat berperan.“ Inti dari undang- undang ini, misi serta guna utamanya, merupakan buat membenarkan kalau dalam mengalami kondisi darurat nasional yang menimbulkan kerugian finansial untuk peminjam, sekretaris bisa melaksanakan suatu,” katanya.
Ms Prelogar mencatat kalau administrasi Trump pula mengandalkan undang- undang tahun 2003.
Pada Maret 2020, Presiden Donald J. Trump melaporkan kalau pandemi virus corona merupakan kondisi darurat nasional, serta pemerintahannya memohon Undang- Undang PAHLAWAN buat menghentikan persyaratan pembayaran pinjaman mahasiswa serta menangguhkan akrual bunga.
Baca Juga: HPSN 2023 Forum Kabupaten Bogor Sehat Dukung Penuh Program Pemerintah Dalam Penanganan Sampah
Pemerintahan Biden mengikutinya. Pada bulan April, sela waktu pembayaran sudah merugikan pemerintah lebih dari$100 miliyar, bagi Kantor Akuntabilitas Pemerintah.
“ Ini adalah program yang sangat signifikan secara nilai ekonomi,” ujar Ms. Prelogar tentang sela waktu tersebut.“ Dikala ini bayaran pemerintah federal lebih banyak per tahun daripada rencana pengampunan pinjaman ini hendak merugikan pemerintah tiap tahun.”
Pada bulan Agustus, pemerintah berkata berencana buat mengubah persneling, mengakhiri sela waktu pembayaran namun melepaskan utang$10. 000 untuk orang yang berpenghasilan kurang dari$125. 000 per tahun, ataupun$250. 000 per rumah tangga, serta$20. 000 untuk mereka yang menerima hibah Pell buat keluarga berpenghasilan rendah. Kantor Anggaran Kongres yang nonpartisan sudah memperkirakan harga rencana tersebut sebesar$400 miliyar.
Baca Juga: NGERI RUSIA DI DUKUNG PENUH CINA KEMITRAAN TAK TERBATAS
Dalam permasalahan terpisah, 6 negeri bagian yang dipandu Republik— Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas, serta Carolina Selatan— serta 2 orang menggugat buat menghentikan rencana baru, mengandalkan keputusan baru- baru ini yang memakai doktrin persoalan utama.