Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet Merah Putih
Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Salah satu nama yang ikut tergeser adalah Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi yang posisinya kini digantikan oleh wakilnya, Ferry Juliantono. Pergantian ini mengejutkan publik karena beberapa jam sebelum reshuffle diumumkan, Budi dan Ferry masih duduk bersama dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI.
Saat ditanya soal isu pencopotannya, Budi Arie dengan santai menjawab, “Halah, itu hak prerogatif presiden.” Tidak lama berselang, sore harinya, Presiden Prabowo resmi mengumumkan perombakan kabinet. Selain Budi Arie, ada empat menteri lain yang turut dicopot, yaitu:
-
Budi Gunawan (Menko Polhukam)
-
Dito Ariotedjo (Menpora)
-
Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/P2MI)
-
Sri Mulyani (Menteri Keuangan).
Alasan Reshuffle: Evaluasi dan Pertimbangan Politik
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyro Hadi, menyebut reshuffle dilakukan setelah evaluasi panjang oleh Presiden. Ia menegaskan, perombakan kabinet bukan keputusan instan, melainkan hasil dari masukan berbagai pihak.
“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi, Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih,” kata Prasetyro di Istana Negara.
Budi Arie sendiri memilih legawa. Ia menyatakan bangga pernah menjadi bagian dari Kabinet Prabowo dan percaya keputusan reshuffle semata-mata untuk kepentingan bangsa. “Setiap langkah Presiden selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga: Reshuffle Mengejutkan: Dicopotnya Budi Arie, Apa Dampaknya bagi Peta Politik Nasional?
Bayang-Bayang Kasus Judol yang Menyeret Nama Budi Arie
Meski istana tidak mengungkapkan alasan spesifik pencopotan Budi, publik menyoroti bayang-bayang kasus judi online (judol) yang menyeret namanya. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait praktik “pengamanan” situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika saat Budi masih menjabat Menkominfo di era Presiden Joko Widodo, namanya disebut mendapat bagian setoran hingga 50%.
Dalam surat dakwaan dengan nomor perkara PDM-32/JKTSEL/Eku.2/02/2025, disebutkan adanya pembagian uang pengamanan situs judol dengan tarif Rp8 juta per website. Budi Arie disebut mendapat jatah separuh dari total setoran.
Namun, Budi membantah keras tuduhan itu. Ia menyebutnya sebagai “narasi jahat” yang merusak reputasinya. “Itu sama sekali tidak benar,” tegasnya dalam keterangan pers.
Kasus ini memang belum terbukti secara hukum. Tetapi, bagi sebagian kalangan politik, dugaan keterlibatan dalam pusaran judol bisa menjadi beban politik bagi kabinet.