informasi

Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Menteri HAM: Ini Bukan Pelanggaran HAM

Selasa, 13 Mei 2025 | 09:01 WIB
Sampaikan duka mendalam, , Gubernur Dedi Mulyadi minta warga kirim doa untuk korban yang gugur. (HukamaNews.com / Instagram @dedimulyadi71)

 

 

Catatan fakta.com -, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memulai program pembinaan karakter bagi siswa yang dianggap nakal dan bermasalah dengan mengirim mereka ke barak militer.

Program yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat ini telah dimulai sejak Kamis, 1 Mei 2025, dan dinamakan Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

Program ini dilaksanakan di dua lokasi utama, yakni Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung, dan Markas Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad di Purwakarta.

Baca Juga: Prabowo Luncurkan Sekolah Rakyat: Pendidikan Gratis untuk Anak Keluarga Miskin Mulai Juli 2025

Kriterianya jelas: siswa SMP ke atas yang perilakunya mengarah pada tindakan kriminal dan tidak lagi mampu dibina oleh orang tuanya,” kata Dedi dalam keterangannya, Jumat, 2 Mei 2025.

Menurutnya, hanya siswa yang secara sukarela diserahkan orang tua yang akan diterima dalam program ini.

Meski kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah kalangan pemerhati anak dan hak asasi manusia, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan dukungannya. Ia menegaskan bahwa program ini bukan bentuk pendidikan militer atau hukuman fisik, melainkan pelatihan karakter dan disiplin di lingkungan barak.

Baca Juga: GRIB Jaya Tegas Larang Anggota Memalak, Dukung Penuh Satgas Antipremanisme

“Ini bukan pelanggaran HAM. Anak-anak tidak mendapat perlakuan fisik. Mereka justru dibina untuk disiplin, tanggung jawab, dan moral,” ujar Pigai dalam kunjungannya di Makassar, Senin, 12 Mei 2025.

Pigai menjelaskan bahwa dirinya sudah melakukan klarifikasi langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi. “Saya tanya, ‘ada fisik enggak?’ Beliau jawab, tidak ada,” katanya.

Menanggapi laporan yang sudah diajukan ke Komnas HAM, Pigai menyebut lembaga tersebut kurang memahami konteks program ini.“Kalau paham Deklarasi Beijing atau Deklarasi Riyadh soal juvenile justice system, mereka akan tahu ini bukan peradilan anak,” kata mantan komisioner Komnas HAM itu.

Baca Juga: Apple Siapkan Chip Baru untuk Kacamata Pintar dan Perangkat AI Masa Depan

Halaman:

Tags

Terkini

Peluang Emas Indonesia MasihTerbuka di SEA Games 2025

Sabtu, 20 Desember 2025 | 21:54 WIB