“Kalau mau pakai bobot, hitung saja per anggota. Jangan sampai ada organisasi besar yang justru tidak mendapat bantuan,” tutup Dedi.
Pernyataan Dedi Mulyadi ini pun mengundang perhatian publik, terutama di kalangan tokoh agama dan masyarakat yang mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran daerah.
Baca Juga: Remaja Masjid Tua-tua? Pengurus BKPRMI Jawab Kritik
Apakah kebijakan ini akan dikoreksi ke depan? Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintahan Dedi Mulyadi untuk menciptakan distribusi hibah yang lebih adil dan merata.