Iwan Setiawan Teken Kesepakatan Pendanaan Pilkada Serentak 2024

Catatanfakta.com, BANDUNG - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bogor, Iwan Setiawan, bersama Gubernur Jawa Barat dan para bupati serta walikota se-Jawa Barat, telah menandatangani kesepakatan bersama mengenai komponen pendanaan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Penandatanganan naskah kesepakatan bersama tentang komponen pendanaan Pilkada serentak tahun 2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat dilakukan di Gedung Sate pada hari Rabu (21/6).

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, para Bupati dan Walikota se-Jawa Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: Iwan Setiawan: Kabupaten Bogor Optimis Pertahankan Gelar Juara di Porprov XIV Jabar 2022

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menjelaskan bahwa acara ini sangat penting agar kita semua tetap solid dalam memastikan kelancaran peristiwa bersejarah tahun depan.

"Oleh karena itu, kita harus memastikan tidak ada dinamika yang tidak diperlukan, seperti ketidaklancaran dalam proses kepanitiaan," tegas Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa sudah dihitung ada sembilan komponen yang perlu didanai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil alih tujuh komponen, sementara dua komponen lainnya akan ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.

Baca Juga: Final Putusan MK Tentang Pemilu 2024 Dilakukan Secara Sistem Proporsional Terbuka

"Sehingga kami mengeluarkan lebih dari Rp700 miliar. Sementara kota-kota kabupaten ada yang mengeluarkan sekitar Rp30 miliar, Rp50 miliar, dengan rata-rata di bawah Rp100 miliar," ungkap Ridwan Kamil.

Ia juga berharap agar stabilitas yang telah menjadi catatan prestasi Jawa Barat tetap terjaga dengan baik. Selama ini, penyelenggaraan Pemilu di Jawa Barat terbilang sangat prestatif, dan hal ini harus dipertahankan semaksimal mungkin.

"Salah satu kuncinya adalah kejelasan aturan dari KPU dan ketegasan dari Bawaslu," katanya.

Baca Juga: Antisipasi Hoaks Jelang Pemilu 2024. Polri, KPU dan Dewan Pers Duduk Bersama

Selanjutnya, Ridwan Kamil menyebutkan bahwa ini adalah peta demokrasi yang mahal, di mana Indonesia memiliki jumlah pemilihan terbanyak di dunia. Selain terdapat sekitar 500 bupati, walikota, dan gubernur, terdapat pula partai politik dan presiden, serta sekitar 80 ribu kepala desa di Indonesia yang menggunakan mekanisme Pemilu. Oleh karena itu, selain mahal, ini juga pasti akan melelahkan.

"Konsekuensi dari mahalnya demokrasi ini harus diimbangi dengan kelancaran dan tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Saya berdoa semoga terpilih pemimpin-pemimpin berkualitas