CatatanFakta.com – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang kegiatan study tour di sekolah menuai gelombang protes. Para pelaku usaha pariwisata merasa paling dirugikan karena omzet turun drastis, bahkan hingga 50 persen.

Puncak kekecewaan itu kini berujung pada wacana pemakzulan yang disuarakan Serikat Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB).

Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Didesak Mundur, SP3JB Klaim Siap Ajukan Pemakzulan ke DPRD

SP3JB Klaim Punya Dasar Hukum untuk Pemakzulan

Perwakilan SP3JB, Herdi Sudardja, menyatakan pihaknya telah mempelajari aturan perundangan. Menurutnya, kebijakan kepala daerah yang berdampak besar terhadap perekonomian bisa dijadikan dasar pengajuan pemakzulan melalui DPRD.

“Kami melihat sesuai dengan Permendagri dan peraturan pemerintah. Jika kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada ekonomi, maka bisa diajukan pemakzulan,” kata Herdi, Senin (25/8/2025).

Herdi mengakui proses pemakzulan tidaklah singkat, namun pihaknya yakin memiliki bukti kuat untuk membawa kasus ini ke DPRD Jawa Barat.

Aksi Unjuk Rasa Ditunda, Dialog Ditempuh

Sebelumnya, SP3JB berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 25 Agustus 2025. Namun rencana itu ditunda setelah ada kesepakatan untuk berdialog langsung dengan Dedi Mulyadi.

Ketua SP3JB, Herdis Subarja, menegaskan penundaan aksi bukan berarti pembatalan. “Surat yang saya pegang itu penundaan, bukan pembatalan. Kami masih berkoordinasi dengan pengusaha, pekerja, dan pihak kepolisian,” katanya.

Herdis juga meminta agar surat edaran larangan study tour direvisi, khususnya untuk tidak melarang kegiatan wisata yang murni inisiatif siswa dan orang tua.

Baca Juga: Media Asing Soroti Gejolak di Indonesia: Rakyat Marah Pajak Naik, Prabowo Didesak Batalkan Pemotongan Anggaran Daerah

Dampak Ekonomi: Omzet Turun Hingga 50 Persen

Keluhan terbesar datang dari pelaku usaha transportasi wisata. Pemilik PO bus PT Smindo Trans, Rachmat, mengaku omzet perusahaannya turun hingga 50 persen sejak larangan study tour berlaku.

“Sebelum ada kebijakan, bus kami bisa jalan 20 sampai 25 hari dalam sebulan. Sekarang paling 7 sampai 15 hari,” jelas Rachmat, Kamis (24/7/2025).

Ia menilai kebijakan Dedi terlalu ekstrem. “Menurut saya seharusnya tidak perlu melarang total. Biarkan sekolah yang menentukan, karena ada field trip atau wisata edukasi yang justru bermanfaat bagi siswa,” tambahnya.

Baca Juga: Media Asing Soroti Demo DPR 25 Agustus 2025: Protes Tunjangan Mewah DPR dan ‘Elit Korup’

Dedi Mulyadi: Lindungi Orang Tua dari Rentenir

Menanggapi kritik, Dedi Mulyadi bersikukuh mempertahankan kebijakannya. Menurutnya, larangan study tour bertujuan melindungi orang tua siswa dari beban biaya yang sering berujung pada jeratan rentenir, pinjaman online, hingga ‘bank emok’.