Di Balik 5 Bulan Kepemimpinan Bupati Sudewo: Proyek Miliar, Pajak Naik, dan Honorer Tersingkir

Catatanfakta.com -, PATI – Lima bulan memimpin, Bupati Pati Sudewo menuai gelombang kritik. Bukan hanya karena rencana kenaikan pajak hingga 250 persen, tetapi juga sederet kebijakan pembangunan yang dianggap janggal dan tak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.

Koordinator hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menilai arah kebijakan Bupati Sudewo memunculkan tanda tanya besar: apakah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat?

Baca Juga: Selain Kenaikan PBB Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Soroti Kebijakan Kontroversial Bupati Sudewo

Pajak Melonjak, Warga Menjerit

“Yang hampir mengenai seluruh warga adalah kenaikan pajak yang 250 persen itu,” ujar Nimerodi saat berbicara dalam program Kompas Petang, Sabtu (9/8/2025).

Kenaikan tersebut, menurutnya, bukan hanya memberatkan, tetapi juga menunjukkan lemahnya sensitivitas kebijakan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih.

Pembangunan "Mubazir"

Kontroversi tak berhenti di pajak. Ada proyek-proyek bernilai miliaran rupiah yang, kata Nimerodi, justru diarahkan ke sektor yang baru saja rampung dibangun.

Masjid yang didirikan pada masa Bupati Haryanto dua tahun lalu, kini direncanakan untuk dirobohkan dan dibangun kembali dengan anggaran sekitar Rp15 miliar.

Hal serupa terjadi pada alun-alun yang juga baru dibangun, namun kembali masuk rencana pembongkaran dan pembangunan ulang.

Baca Juga: Aksi 13 Agustus di Pati di Perkirakan Terbelah: Satu Kubu Gelar Doa Syukur, Kubu Lain Tuntut Bupati Sudewo Lengser

“Kalau memang APBD kita terbatas, kenapa justru membiayai yang tidak urgen? Kenapa tidak dialihkan ke program yang bisa mendorong ekonomi warga?” tanya Nimerodi.

Ia juga menyoroti proyek videotron, yang dinilainya tak memiliki urgensi di tengah klaim kekurangan anggaran daerah.

Ratusan Honorer Tersingkir

Lebih lanjut, Nimerodi mengungkap adanya pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 200 tenaga honorer rumah sakit yang sudah mengabdi selama 6–7 tahun.

Keputusan itu diambil tanpa memberikan pesangon sepeser pun.

Bukan hanya itu, mutasi pegawai yang berbeda pandangan dengan bupati juga disebut terjadi secara masif.