Dirjen Pajak Gandeng Satgassus Polri, Targetkan Optimalisasi Penerimaan Negara

Catatanfakta.com -, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat langkah strategis dalam mengamankan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam upaya tersebut, DJP menggandeng Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara milik Polri yang dipimpin oleh Herry Muryanto dan Novel Baswedan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan bahwa koordinasi ini merupakan langkah konkret untuk menghadirkan sinergi antara lembaga pajak dan penegak hukum demi menggenjot penerimaan negara dari sisi pencegahan maupun penindakan pelanggaran pajak.

"Kemarin sore kami sudah berdiskusi, kami undang Satgassus full team kecuali Pak Novel ke kantor kami. Kami berkomitmen untuk terus bersinergi, khususnya dalam pengamanan penerimaan negara baik dari sisi pencegahan maupun penindakan," kata Bimo di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Baca Juga: Harga BBM Turun Juni 2025, Pertamax hingga Revvo 95 Kini Lebih Murah!

Fokus Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Bimo mengungkapkan bahwa dirinya bersama tim telah menyusun berbagai strategi baru guna mendongkrak tax ratio yang selama satu dekade terakhir stagnan di angka sekitar 10%. Dua strategi utama yang diandalkan adalah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

"Kami fokus pada perluasan basis pajak (ekstensifikasi) dan pendalaman pengawasan (intensifikasi). Dalam waktu dekat, pemajakan terhadap transaksi digital akan menjadi prioritas utama kami," jelas Bimo.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kerangka regulasi pemajakan digital telah rampung disusun dan siap diimplementasikan. Hal ini menjadi penting mengingat tren ekonomi digital yang semakin dominan dalam aktivitas ekonomi masyarakat dan perusahaan.

Baca Juga: Gelorakan Semangat Kaum Muda, PPP Kabupaten Bogor Cetak Ratusan Kader Militan

Transformasi Digital dengan Coretax

Dalam rangka mendukung intensifikasi pajak, DJP juga terus memperkuat sistem layanan perpajakan berbasis digital, salah satunya melalui pengembangan sistem Coretax Administration System (Coretax) yang telah diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir.

Bimo menyebutkan bahwa Coretax telah menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya dalam proses registrasi dan pembayaran pajak. Meskipun demikian, pihaknya mengakui masih ada ruang perbaikan di aspek pelaporan dan pelayanan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

"Untuk proses registrasi dan pembayaran, sistem Coretax sudah sangat stabil. Saat ini kami sedang menyempurnakan layanan penyampaian SPT dan pelayanan lainnya agar lebih cepat dan efisien," katanya.

Baca Juga: Permintaan Batu Bara RI Melemah, China dan India Kurangi Impor

Kolaborasi Kunci Keberhasilan

Kolaborasi antara DJP dan Satgassus Polri dianggap sebagai langkah penting dalam menghadirkan efek jera bagi pelaku penghindaran pajak, sekaligus menciptakan kepercayaan publik terhadap integritas sistem perpajakan nasional.

Langkah ini pun dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali serta menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk mendanai pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dengan sinergi antarlembaga dan transformasi sistem perpajakan, diharapkan rasio pajak Indonesia dapat meningkat secara bertahap, mendekati angka ideal yang mencerminkan potensi sebenarnya dari kekuatan ekonomi nasional.