45 Purnawirawan Duduki Kursi Komisaris BUMN, Profesionalisme atau Politik Balas Budi?

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah dinilai tengah membuka karpet merah bagi purnawirawan TNI dan Polri untuk menduduki posisi strategis sebagai komisaris di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, tercatat ada 45 purnawirawan yang kini menjabat di kursi komisaris BUMN induk, belum termasuk anak usaha dan subholding.

Pengecualian hanya berlaku bagi BUMN yang memang bergerak di sektor pertahanan seperti DEFEND ID (PT Len Industri) dan holding tambang MIND ID (PT Mineral Industri Indonesia).

Namun yang menjadi sorotan adalah kehadiran purnawirawan di sektor-sektor yang jauh dari dunia militer, seperti pangan, energi, hingga tambang. Posisi mereka bahkan menjangkau BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD.

Baca Juga: Berpulang di Usia Muda, Kasus Gustiwiw Ingatkan Bahaya Hipertensi Dini

Komisaris di Mana-Mana: Dari Tambang hingga Pangan

Contoh paling mencolok adalah Nugroho Widyotomo, purnawirawan TNI bintang tiga yang kini menjadi Komisaris Independen MIND ID. Bahkan Komjen Muhammad Fadil Imran, anggota aktif Polri, juga masuk sebagai komisaris di holding tambang tersebut.

Di sektor pangan, Perum Bulog diisi oleh tiga purnawirawan sebagai anggota dewan pengawas independen:

• Mayjen (Purn.) Arifin Seman

• Letjen (Purn.) Andi Geerhan Lantara

• Komjen (Purn.) Verdianto Iskandar Bitticaca

Sedangkan di ID FOOD, posisi Komisaris Utama ditempati Mayjen (Purn.) FX Suhartono Suratman, dan Komisaris oleh Irjen (Purn.) Budiono Sandi.

Baca Juga: IPB Buka Suara Soal Polemik Transformasi Fateta Jadi Sekolah Teknik

Pengamat: Patronase, Bukan Profesionalisme

Fenomena ini menuai kritik dari kalangan pengamat. Sekjen Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko, menyebut penunjukan ini lebih condong ke arah patronase politik ketimbang pertimbangan profesional.

"Ini relasi kekuasaan, bukan soal kapabilitas. Mereka ditempatkan bukan karena ahli di bidangnya, tetapi sebagai bentuk imbalan dukungan politik," ujar Danang.

Ia mempertanyakan urgensi purnawirawan mengelola BUMN di sektor yang sama sekali tidak beririsan dengan latar belakang militer, seperti pangan dan logistik.

“Bisnis bisa ditangani oleh profesional yang memang memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang manajerial. Kita punya banyak manajer sipil dengan etos kerja tinggi,” tambahnya.