BNPT Negara Harus Berdiri Tegak Hadapi Ancaman Radikalisme Demi Stabilitas NKRI

photo author
- Sabtu, 14 Juni 2025 | 16:00 WIB
Jajaran pimpinan BNPT melakukan audiensi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Senin (17/3/2025).
Jajaran pimpinan BNPT melakukan audiensi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Senin (17/3/2025).

Catatanfakta.com -, Jakarta – Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, ancaman terhadap keamanan nasional tak lagi bersifat konvensional. Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah penyebaran ideologi radikal dan aksi terorisme yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, menegaskan pentingnya peran negara dalam membangun ketahanan nasional terhadap ancaman ideologi ekstrem.

“Kerja sama pertahanan secara global demi kedamaian dan keamanan dalam negeri harus diwujudkan oleh negara. Hanya dengan begitu stabilitas nasional akan lebih terjamin, dan kehidupan berbangsa serta bernegara akan menjadi lebih baik,” ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (14/6/2025).

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kunjungannya ke booth BNPT di ajang Indo Defence Expo and Forum 2024 yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat lalu. Dalam forum pertahanan terbesar di kawasan ini, BNPT hadir sebagai simbol pentingnya sinergi antarsektor dalam menjaga keamanan nasional.

Baca Juga: Iran Gempur Israel Ledakan Menghantam Tel Aviv, Iron Dome Kembali Diuji

Negara Tidak Boleh Diam

Eddy menjelaskan, penyebaran paham radikal dan aksi terorisme bukan semata-mata persoalan hukum dan keamanan, melainkan juga merupakan ancaman terhadap eksistensi negara. Dalam konteks ini, negara wajib hadir dan aktif melakukan langkah-langkah pencegahan yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

“Negara harus mencegah penyebaran paham radikal terorisme karena hal itu dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia. Bila dibiarkan, bukan tidak mungkin kerangka keutuhan NKRI terancam,” tegasnya.

Eddy menambahkan bahwa paham-paham ekstrem seringkali menyusup melalui berbagai medium, terutama di era digital saat ini. Karena itu, pendekatan konvensional semata tidak cukup.

Baca Juga: Iran Gempur Israel Ledakan Menghantam Tel Aviv, Iron Dome Kembali Diuji

Kolaborasi Lintas Sektor Adalah Kunci

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BNPT, Tejo Wijanarko, juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai elemen bangsa dalam upaya mencegah radikalisasi.

“BNPT tidak bekerja sendiri. Kami berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain, masyarakat sipil, serta sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan pemahaman yang sama bahwa pencegahan tidak hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi secara efektif,” ujar Tejo.

Menurutnya, tantangan saat ini tidak hanya bersumber dari tindakan fisik, tetapi juga dari narasi yang disebarkan secara masif melalui dunia maya. Oleh karena itu, BNPT mendorong pendekatan yang berbasis teknologi digital, mulai dari edukasi melalui media sosial hingga penggunaan data analitik untuk mendeteksi potensi radikalisasi sejak dini.

Baca Juga: 3 Orang Dekat Nadiem Diperiksa Kejagung, Dugaan Korupsi Laptop Rp9,9 Triliun Kian Menguat

Peran Masyarakat dalam Pencegahan

Selain peran negara dan institusi, BNPT juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap paparan radikalisme. Edukasi keluarga, penguatan nilai-nilai kebangsaan di sekolah, serta peningkatan literasi digital menjadi bagian penting dalam mencegah ideologi ekstrem berkembang.

“Paham radikal tidak memilih tempat. Ia bisa tumbuh di mana saja, termasuk di kalangan muda. Karena itu, kami ingin masyarakat juga memiliki daya tangkal. Peran orang tua, guru, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat vital,” lanjut Tejo.

Dalam kegiatan Indo Defence Expo, BNPT memamerkan sejumlah program dan inisiatif berbasis komunitas yang telah mereka jalankan, termasuk program deradikalisasi berbasis kearifan lokal dan penguatan moderasi beragama di wilayah-wilayah rawan.

Baca Juga: Gubernur Aceh Tolak Ajakan Bobby Nasution Kelola Bersama 4 Pulau Sengketa 'Itu Hak Kami'

Komitmen Pemerintah Tegas

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan telah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika kedaulatan nasional terganggu. Presiden menekankan bahwa bangsa Indonesia akan selalu siap mempertahankan kehormatannya, bahkan jika harus berjuang hingga titik darah penghabisan.

"Lebih baik gugur di medan perjuangan daripada kembali dijajah, baik secara militer maupun ideologi," ucap Presiden dalam pidato kenegaraannya belum lama ini.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Nurhadi.

Sumber: Beragam Sumber

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Peluang Emas Indonesia MasihTerbuka di SEA Games 2025

Sabtu, 20 Desember 2025 | 21:54 WIB
X