Target Infrastruktur Rp1.900 Triliun Era Prabowo, Pemerintah Andalkan KPBU dan Swasta

Catatanfakta.com -, Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan infrastruktur besar-besaran selama periode 2025–2029. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah mencanangkan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp1.905 triliun.

Namun demikian, keterbatasan fiskal memaksa pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melalui kemitraan dengan sektor swasta.

“Untuk memenuhi target 2025–2029, kami perlu menawarkan sekitar Rp1.900 triliun dalam pendanaan. Dengan keterbatasan fiskal pemerintah yang hanya mencakup sekitar 60%, berarti sisanya harus berasal dari pembiayaan yang cerdas dan kolaboratif,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Rabu (11/6), di JICC, Jakarta.

Baca Juga: 3 Proyek Jalan Tol Strategis Siap Lelang, Nilai Investasi Tembus Rp 100 Triliun

Rincian Sumber Pendanaan

Dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp1.905 triliun, pemerintah telah menetapkan bahwa sekitar Rp678,91 triliun akan ditanggung oleh APBN, dan sekitar Rp473,28 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Artinya, masih terdapat kekurangan pembiayaan (funding gap) sebesar Rp753,11 triliun.

Pemerintah menargetkan bahwa mayoritas dari kekurangan tersebut, yaitu sebesar Rp651,46 triliun, dapat dipenuhi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang dinilai lebih fleksibel dan efisien.

“Kami siap menawarkan sekitar 55 proyek KPBU,” tegas Dody.

Baca Juga: Los Angeles Rusuh, Jam Malam Ditetapkan di Tengah Protes Nasional Terkait Imigrasi

Proyek KPBU: SDA, Jalan, dan Permukiman

Dalam paparannya, Dody merinci bahwa proyek KPBU yang akan ditawarkan mencakup tiga sektor strategis:

• 24 proyek sektor Sumber Daya Air (SDA)

• 19 proyek jalan

• 12 proyek permukiman

Ketiga sektor ini diprioritaskan karena langsung berhubungan dengan infrastruktur dasar yang berdampak luas pada masyarakat, sekaligus membuka ruang kemitraan dengan sektor privat, baik dalam negeri maupun investor global.

Momen Kolaborasi Nasional

Forum ICI 2025 menjadi momentum bagi pemerintah untuk menegaskan arah kebijakan pembangunan infrastruktur ke depan. Dody menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan mendorong dunia usaha untuk ambil bagian dalam percepatan pembangunan.

“Inilah momen kita. Mari kita bergandengan tangan dan membangun infrastruktur yang benar-benar penting, terutama untuk negara kita Indonesia,” pungkasnya.

Baca Juga: AHY: Dekade Ini Jadi Penentu Nasib Indonesia, Tiga Jam Krisis Harus Direspons Lewat Infrastruktur

Pemerintah Dorong Skema Inovatif

Dengan keterbatasan fiskal yang semakin ketat, skema pembiayaan alternatif seperti KPBU berbasis user charge maupun availability payment menjadi pilihan utama. Pemerintah berharap bahwa investor tidak hanya melihat keuntungan finansial, tetapi juga potensi jangka panjang dari stabilitas proyek dan jaminan dari pemerintah.