Ledakan PHK di Bogor, Ketua DPRD Ancam Tindak Pegawai Penghambat Izin Usaha

catatanfakta.com – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menghantam Kabupaten Bogor. Hingga Februari 2025, belasan ribu orang kehilangan pekerjaan. Fenomena ini memicu sorotan tajam dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara.

Dalam pernyataan tegas yang disampaikannya, ia meminta Pemerintah Kabupaten Bogor tak lagi tinggal diam. Menurutnya, solusi harus segera dirumuskan dan dijalankan, bukan sekadar retorika tanpa aksi nyata.

“Pemerintah daerah harus mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru,” kata Sastra dengan nada serius, Kamis, 8 Mei 2025. Ia menilai, maraknya PHK adalah alarm keras bahwa sistem perekonomian di Kabupaten Bogor sedang tidak sehat, dan itu membutuhkan keberanian politik untuk memperbaikinya.

Baca Juga: Sastra Winara: Keberanian Perempuan Adalah Cahaya Perubahan di Hari Kartini

Tak berhenti di situ, Sastra juga memperingatkan adanya oknum-oknum yang diduga menghambat proses perizinan usaha. Ia menyebut mereka sebagai penghambat kemajuan daerah yang harus ditindak tanpa kompromi.

“Segera laporkan kepada kami. Siapapun itu, termasuk pegawai atau ASN jika mempersulit proses perizinan berusaha. Kami akan tindak tegas,” ucapnya tanpa tedeng aling-aling.

Ketua DPRD itu juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal penuh komitmen Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam membuka lapangan kerja seluas-luasnya demi kepentingan masyarakat. Kolaborasi legislatif dan eksekutif dinilai krusial agar investasi bisa masuk dan pengangguran bisa ditekan.

Baca Juga: Di Hari Kartini, Sastra Winara Ajak Perempuan Jadi Penggerak Perubahan, Bukan Sekadar Pelengkap

“Kami tidak ingin masyarakat terus menjadi korban kebijakan yang lamban. Kalau ada yang merasa dihambat atau diganggu, segera lapor. Jangan takut!” tegas Sastra.

Dengan nada yang lugas, Sastra seolah memberi ultimatum bahwa pihaknya tidak akan menoleransi siapapun yang menghalangi upaya pemulihan ekonomi daerah. “Sudah cukup rakyat kita jadi korban. Sekarang waktunya bergerak cepat. Jangan ada lagi cerita perizinan dipersulit, apalagi demi kepentingan pribadi,” katanya.

Di tengah situasi ekonomi yang kian tidak menentu, pernyataan Sastra menjadi sinyal kuat bahwa DPRD tidak akan tinggal diam. Namun, apakah langkah konkret dari pemerintah daerah benar-benar akan dilakukan atau hanya berhenti pada janji politik? Waktu yang akan membuktikan. Yang jelas, ribuan orang kini menanti aksi nyata, bukan sekadar kata-kata.