Pemkab Bogor Gerak Cepat Normalisasi Sungai Cileungsi-Cikeas, Target Rampung Akhir 2025

catatanfakta.com – Pemerintah Kabupaten Bogor bergerak cepat menghadapi banjir menahun yang terus menghantui wilayah timur Bogor dan Kota Bekasi. Normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas menjadi prioritas, dan kini Pemkab Bogor tengah menginventarisasi aset lahan milik daerah yang berada di sepanjang aliran sungai sebagai langkah percepatan proyek. Langkah ini bukan hanya strategi teknis, tetapi juga menjadi solusi menekan biaya pembebasan lahan yang nilainya tembus ratusan miliar rupiah.

"Instruksi langsung dari Bupati Bogor Pak Rudy Susmanto adalah agar jajaran Pemkab segera melakukan inventarisasi seluruh aset lahan di sempadan Sungai Cileungsi dan Cikeas. Ini untuk mempercepat pelaksanaan normalisasi dan menekan biaya pembebasan lahan yang bisa memberatkan anggaran," ungkap Muji Lestari, perwakilan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bogor, di Cibinong, Minggu (4/5/2025).

Muji menambahkan bahwa target dari pemerintah pusat cukup jelas: proses inventarisasi harus selesai pada Desember 2025. Proyek normalisasi ini akan difokuskan pada dua desa di Kecamatan Gunungputri, yaitu Bojongkulur dan Ciangsana. Kedua wilayah ini dikenal rawan banjir dan kerap menjadi titik kritis saat musim hujan datang.

Baca Juga: Momen Sinergi yang Terlewatkan: AJWI Sayangkan Sikap Acuh Pemkab Bogor

Biaya pembebasan lahan untuk proyek ini bukan angka kecil. Untuk wilayah Kabupaten Bogor saja, estimasi anggaran mencapai Rp370 miliar. Jika digabungkan dengan wilayah Kota Bekasi, total kebutuhan dana bisa membengkak menjadi Rp700 hingga Rp800 miliar. Maka, langkah memanfaatkan lahan milik pemerintah menjadi sangat strategis dan krusial.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa proyek penanganan banjir ini merupakan bagian dari rencana besar Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Penanganan banjir di Sungai Cileungsi dan Cikeas sudah masuk dalam rencana Kementerian PU, termasuk pelebaran sungai dan pembangunan polder," ujar Ajat.

Namun, Ajat tak menampik bahwa pembebasan lahan masih menjadi hambatan utama. "Masalah utama tetap pada pembebasan lahan. Tapi Kementerian PU sudah menyusun Land Acquisition and Resettlement Action Plan atau Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali," jelasnya.

Baca Juga: Gubernur Jabar Turun Tangan, Pemkab Bogor Apresiasi Langkah Kemanusiaan dalam Kasus Mantan Pekerja Taman Safari

Pemkab Bogor juga telah mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan surat tanggap darurat transisi dan pemulihan sejak Maret lalu. "Kita berharap bahwa penanganan banjir ini bisa segera dilakukan, dan Pemkab Bogor siap berkoordinasi penuh dengan pemerintah pusat," tegas Ajat.

Selain normalisasi dan pelebaran sungai, Pemkab juga memprioritaskan pembangunan kolam retensi air sebagai bagian dari konsep zero run off, yang berarti tidak ada air hujan yang terbuang langsung ke sungai tanpa pengendalian. "Beberapa wilayah di hulu kita wajibkan membangun kolam retensi. Ini sudah menjadi bagian dari perencanaan, dan sekarang tinggal bagaimana penerapannya di lapangan harus diperketat," tandas Ajat.

Langkah cepat dan strategis Pemkab Bogor ini menjadi harapan baru bagi ribuan warga yang selama ini hidup dalam ancaman banjir tahunan. Kini publik menanti, apakah target akhir tahun 2025 akan benar-benar tercapai atau kembali menjadi deretan rencana tanpa eksekusi.