catatanfakta.com - APBD Kabupaten Bogor tahun 2024 mencatatkan angka yang mencolok, dengan lebih dari satu triliun rupiah anggaran yang belum terserap hingga akhir tahun.
Menurut data yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, total pendapatan dan belanja daerah mencapai Rp10,86 triliun, namun realisasi yang tercatat hanya sekitar Rp10,55 triliun atau 97,14 persen per 27 Desember 2024.
Hal ini menunjukkan adanya potensi anggaran yang signifikan yang belum dimanfaatkan.
Baca Juga: DPRD dan Pemkab Bogor: APBD 2025 Siap Dukung Kesejahteraan Masyarakat!
Achmad Wildan menjelaskan, "Dari total APBD sebesar Rp11,39 triliun, baru terserap Rp10,23 triliun atau sekitar 89,8 persen hingga saat ini." Dengan kata lain, anggaran yang belum terserap mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Penyebab utama dari ketidaktersediaan serapan anggaran ini adalah adanya proyek-proyek yang belum mengajukan tagihan ke BPKAD.
“Biasanya pada akhir tahun, serapan belanja mencapai sekitar 95 persen. Nanti setelah semua tagihan masuk, baru bisa diketahui persentasenya,” tambahnya.
Baca Juga: Coffee Morning DPRD & Pemkab Bogor: Komitmen Bersama Realisasikan APBD yang Pro-Rakyat
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada anggaran yang belum terserap, ada harapan untuk meningkatkan serapan tersebut jika semua tagihan diajukan tepat waktu.
Empat dinas yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).
Keempat dinas ini masih menunggu untuk mengajukan tagihan proyek yang telah mereka kerjakan. “Kita masih menunggu tagihan dari PUPR, Disdik, Dispora, dan DPKPP. Terutama untuk Dispora, yang baru menyelesaikan proyek lapangan,” ungkap Wildan.
Baca Juga: Ketua DPRD Bogor Ingatkan Efektivitas Penggunaan Anggaran Semester I APBD 2024
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan anggaran di Kabupaten Bogor. Mengingat pentingnya serapan anggaran untuk pembangunan daerah, masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang ada.
Dengan lebih dari satu triliun rupiah yang masih mengendap, ada peluang besar untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Artikel Terkait
Ruhyat Nugraha APBD 2023 Harus Lebih Optimal Pada Pemulihan Ekonomi dan Pro Rakyat
Ruhyat Nugraha APBD 2023 PEMPROV JABAR Harus Maximal Tuntaskan RPMJD
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Romli Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2022 Yang Di Nilai WDP
Wakil Ketua DPRD Kabu Bogor,H. Romli Sampaikan LPJ APBD 2022 Yang Di Nilai WDP: Transparansi dan Akuntabilitas
DPRD Kab. Bogor Setujui Perubahan APBD 2023: Rudy Susmanto Pedagang Pasar Leuwiliang Mendapat Harapan Baru!