Menang Aklamasi! Bahlil Lahadalia Jadi Ketua Umum Golkar Periode 2024-2029

catatanfakta.com - Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) dalam sebuah pemilihan yang dilakukan secara aklamasi.

Pemilihan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 di Jakarta Convention Center (JCC), pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Dalam muktamar tersebut, Adies Kadier, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menanyakan kepada semua peserta Munas apakah mereka setuju memilih Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2024-2029.

Baca Juga: Mengukur Reaksi Publik terhadap Jusuf Hamka Golkar dan Pilgub Jakarta 2024

Dalam jawaban suara aklamasi yang diberikan oleh seluruh peserta Munas, Bahlil terpilih secara resmi sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Sebelumnya, dalam penjelasan singkatnya, Adies Kadier juga menyebutkan bahwa pendaftaran calon Ketua Umum Partai Golkar telah selesai pada Senin, 19 Agustus 2024 pukul 22.00 WIB.

Dalam waktu yang singkat, Bahlil Lahadalia pun diumumkan sebagai satu-satunya calon Ketua Umum Partai Golkar yang memenuhi syarat.

Baca Juga: Henry Indraguna, Pengacara dan Politikus Partai Golkar, Tersangka Penggunaan Pelat Mobil Palsu DPR RI

Bahlil Lahadalia dinilai memiliki pengaruh positif dan reputasi yang baik di kalangan anggota Partai Golkar. Sebelumnya ia sudah menjabat sebagai Ketua Pelaksana Musyawarah Nasional & Munas XI Partai Golkar.

Bahlil merangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Plt. Ketua Umum seiring waktu terpilihnya Bahlil Lahadalia.

Partai Golkar, sebagai partai tertua kedua setelah Partai Nasional Indonesia (PNI), didirikan pada tanggal 20 Desember 1964 oleh mantan Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno.

Baca Juga: Membangun Kekuatan Baru Bersama: Pertemuan Politik Antara Partai Golkar dan PPP

Golkar telah mengalami beberapa perubahan dalam hal pandangan ideologis dan orientasi politik selama bertahun-tahun dalam tatanan perpolitikan Indonesia.