Fakta-Fakta Terbaru Kasus Korupsi Timah: Siapa Pemilik Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis ?

Catatanfakta.com - Kasus korupsi selalu mengundang perhatian publik, terlebih lagi jika melibatkan pejabat negara atau penyandang dana yang berkuasa.

Baru-baru ini kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, yang melibatkan Harvey Moeis, suami dari Artis Sandra Dewi, membuat heboh publik. Tersangka ini diduga punya banyak aset ilegal, termasuk pesawat jet pribadi.

Namun, setelah dilakukan penyelidikan oleh Tim Penyidik Pidsus Kejagung, terungkap bahwa pesawat tersebut sebenarnya dimiliki oleh perusahaan Regal Matters Limited Ltd dari San Marino.

Baca Juga: Perseteruan Siti Badriah dan Ayu Aulia Karena Baju Bikin Heboh di Media Sosial

Pesawat tersebut disewakan ke PT Express Transportasi Antarbenua, dan Harvey Moeis hanya tercatat sebagai penumpang sebanyak 32 kali.

Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar.

Menurutnya, Harvey Moeis tidak pernah tercatat sebagai pemilik atau pun penyewa pesawat tersebut.

Baca Juga: Berkibar di Olimpiade Tokyo, Ini Dia Desain Jersey Timnas Indonesia Karya Didit Prabowo

Hasil dari pemeriksaan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga menunjukkan bahwa Harvey Moeis tidak pernah melakukan pembelian atau penyewaan terhadap pesawat jet tersebut.

Meskipun begitu, pihak kejaksaan masih terus menelusuri aset-aset milik tersangka lainnya yang diduga kuat sebagai hasil kejahatan.

Kasus korupsi, khususnya yang melibatkan aset ilegal, selalu menarik perhatian publik. Aset-aset yang berada di luar kewajaran, seringkali menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat pada umumnya.

Baca Juga: Mungkinkah Indonesia Punya Pemain di Premier League 2024/2025?

Oleh karena itu, tindakan tegas dari pihak berwenang perlu dilakukan untuk memulihkan kerugian negara.

Namun, dalam menangani kasus tersebut, tentu saja harus dilakukan dengan cara yang profesional dan mengikuti prosedur yang berlaku. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya.