Tolak Blokir X: Warganet Melawan Rencana Kominfo

Catatafakta.com - Belakangan ini, rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir platform digital X (sebelumnya Twitter) menuai kecaman dari berbagai pihak. Alasannya adalah karena platform tersebut membiarkan konten negatif dan judi online bertebaran di platformnya. Namun, rencana tersebut belum mendapat dukungan dan diprotes oleh banyak warganet di Indonesia.

Kata kunci 'tolakblokirx' bahkan menjadi trending topic nomor satu di X, dengan lebih dari 104 ribu cuitan pada Minggu (16/6) pukul 09.18. Kata kunci terkait lainnya, 'Kominfo', ada di peringkat kedua dengan 90 ribuan unggahan. Warganet pun merespons rencana tersebut dengan beragam cara, mulai dari mengkritik hingga menyindir Kominfo.

Hal ini membuat pihak Kominfo melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Semuel Abrijani Pangerapan, memastikan bahwa platform media sosial tersebut akan diblokir jika tetap memberikan ruang untuk konten pornografi di platformnya. Namun, warganet tetap tidak terima dan memprotes rencana pemblokiran ini dengan menggunakan tagar tolak blokir X.

Baca Juga: Ariel Tatum dan Pernikahan Batak dalam Film 'Catatan Harian Menantu Sinting'

Pihak Kominfo akan mempelajari terlebih dulu panduan terkait konten dewasa di lamannya sebelum melakukan pemblokiran. Semuel mengatakan bahwa pemblokiran akan dilakukan terhadap platform, bukan konten. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki otoritas langsung untuk memblokir konten di suatu platform.

Dikutip dari Pusat Bantuan X, platform media sosial yang dimiliki oleh Elon Musk ini telah mengizinkan konten dewasa sejak Mei 2024. Namun, pengguna yang mengunggah konten dewasa harus memberikan label atau tidak menampilkan konten dengan jelas.

Rencana blokir X oleh Kominfo menuai banyak protes dari warga Indonesia. Penolakan tersebut juga tercermin dari tagar tolak blokir X yang menjadi trending topic nomor satu di X. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kebebasan berekspresi dan akses internet yang terbuka bagi masyarakat Indonesia. Semoga saja pemerintah dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam mengambil keputusan terkait aturan internet di Indonesia.