Ricuh !!!! 2 Mahasiswa Terobos dan Berorasi di Depan Sidang Paripurna HUT Banten Ke-23

Catatanfakta.com - Kericuhan dalam sidang paripurna istimewa HUT ke-23 Banten hari ini memberikan sorotan tajam pada ketegangan yang tengah dirasakan di Provinsi Banten.

Meskipun perayaan HUT berlangsung, puluhan mahasiswa telah menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi provinsi ini.

Sementara Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, sedang memberikan sambutan dalam sidang tersebut, dua mahasiswa dengan berani berhasil menerobos pengamanan ketat dan mengadakan orasi di dalam gedung DPRD Banten.

Baca Juga: Pengedar dan Ribuan Obat Tanpa Izin Edar Diamankan Petugas Gabungan di Lebak Banten

Ini adalah tindakan berani yang jelas menunjukkan betapa mendalamnya perasaan mereka terhadap situasi di Banten.

Namun, tidak hanya dua mahasiswa ini yang merasa prihatin. Di luar gedung, puluhan mahasiswa lainnya juga turun ke jalan untuk mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kondisi Banten.

Mereka menegaskan bahwa provinsi ini, meskipun berdekatan dengan pusat kekuatan di Jakarta, masih menghadapi banyak masalah yang belum terselesaikan.

Baca Juga: KEMERIAHAN MTQ BANTEN

"Banten mengalami kesulitan, Banten menghadapi tantangan ekonomi, PJ gubernur menghadapi kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal, Gagal reformasi birokrasi, Pj Gubernur gagal," teriak Syahrul Muhtarom, salah satu mahasiswa yang menjadi bagian dari demonstrasi ini.

Suara-suara seperti ini mencerminkan kegelisahan yang dirasakan oleh banyak warga Banten.

Dalam upaya untuk menjaga ketertiban, Pamdal DPRD dan Satpol PP akhirnya berhasil mengamankan kedua mahasiswa yang masuk ke dalam gedung sidang.

Baca Juga: VIRAL VIDEO BUAYA SERANG SEORANG PRIA DI BANTEN

Namun, bahkan setelah mereka ditarik keluar gedung, kritik mereka terhadap pemerintahan Banten terus terdengar.

Keseluruhan peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya mendengarkan aspirasi warga, terutama kaum muda yang menjadi harapan masa depan provinsi ini.

Sebagai pemimpin, Pj Gubernur Al Muktabar dan otoritas provinsi lainnya seharusnya melihat ini sebagai panggilan untuk lebih mendengarkan dan merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat Banten.