catatanfakta.com – Kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo kembali memantik kontroversi. Kali ini, Rizal Fadilah, salah satu tersangka dalam perkara tersebut, menuding Presiden Prabowo Subianto ikut bertanggung jawab atas apa yang disebutnya sebagai “cawe-cawe hukum” dalam rezim yang tengah berkuasa.
“Presiden Prabowo ikut bertanggung jawab atas proses politik yang memperalat hukum di rezimnya,” ujar Rizal kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).
Rizal menilai, perkara ini bukan murni soal hukum, tetapi sarat dengan aroma politik kekuasaan. Menurutnya, kasus ini telah dibelokkan dari substansi utama, yaitu pengujian ilmiah terhadap keaslian ijazah Jokowi. “Alih-alih menguji kebenaran klaim dengan kajian ilmiah yang bisa diuji, justru kami yang diseret ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ini pemerkosaan hukum,” tegasnya.
Baca Juga: Kasus Ijazah Jokowi Memasuki Babak Baru: Roy Suryo hingga Eggi Sudjana Ditetapkan Tersangka
Ia menyebut, langkah aparat dalam kasus ini menunjukkan ketidakprofesionalan dan keberpihakan yang mencolok. “Polisi sangat tidak profesional dan tidak independen. Mereka bekerja seperti partai politik, partai penguasa (the ruling party),” kata Rizal dengan nada keras.
Rizal bersama kuasa hukumnya berencana mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia menilai proses tersebut tidak adil dan cenderung dipaksakan. “Ini hak warga negara untuk melindungi diri dari kesewenang-wenangan penguasa,” tambahnya.
Sebagai informasi, Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan sejumlah aktivis sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghinaan terhadap mantan Presiden Jokowi. Selain Rizal Fadilah, ada nama-nama seperti Roy Suryo, Eggi Sudjana, Rismon Sianipar, dr. Tifa, Damai Hari Lubis, Rustam Efendi, dan Kurnia Tri Rohyan.
Baca Juga: Polri Pastikan Ijazah Jokowi Asli, Penyelidikan Tudingan Palsu Dihentikan
Kasus ini pun terus memicu perdebatan publik, terutama karena menyentuh dua isu sensitif: kebenaran ijazah Jokowi dan arah penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo.