CATATANFAKTA.COM -, BOGOR – Sebanyak Rp8,4 miliar dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk Kota Bogor tercatat belum dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dana tersebut sangat krusial karena menyangkut keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat tidak mampu melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa pencairan dana ini tidak boleh ditunda terlalu lama. Menurutnya, keterlambatan penyaluran akan berdampak pada layanan Universal Health Coverage (UHC) bagi warga Kota Bogor, terutama kelompok rentan.

“Dana PBI ini sangat penting. Jika tidak segera dibayarkan, akan berdampak pada layanan UHC bagi masyarakat tidak mampu,” kata Jenal usai menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (30/9/2025).

Baca Juga: Berani Lawan Pengusaha! Dedi Mulyadi Tutup Tambang Parung Panjang, Ancam Permanen jika Bandel

Bawa Sejumlah Isu Strategis

Dalam forum koordinasi bersama perwakilan kabupaten/kota se-Jawa Barat itu, Jenal tidak hanya menyinggung soal PBI. Ia juga membawa sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kota Bogor.

Salah satunya adalah memastikan usulan perbaikan Jalan Saleh Danasasmita atau Batutulis kembali masuk ke dalam skema bantuan Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2026.

Sebelumnya, proyek infrastruktur penting tersebut sempat tidak terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga membuat alokasi anggaran nihil.

“Lahan sudah tersedia, tapi sempat nol anggaran. Sekarang alhamdulillah sudah masuk kembali,” ujar Jenal.

Baca Juga: Ratusan Massa Demo! Warga Cigudeg Tuntut Dedi Mulyadi Buka Lagi Truk Tambang

Porprov Jabar 2026 dan Penyesuaian Anggaran

Selain infrastruktur, Pemkot Bogor juga menyoroti pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026. Berdasarkan arahan Gubernur, penyelenggaraan Porprov tahun depan tidak lagi dipusatkan hanya pada tuan rumah utama, tetapi akan disebar ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Menanggapi hal ini, Pemkot Bogor masih menunggu regulasi baru agar bisa melakukan penyesuaian anggaran melalui KUA-PPAS 2026.

“Pemkot Bogor tinggal menunggu regulasi baru agar bisa menyesuaikan anggaran KUA-PPAS 2026,” jelasnya.

Baca Juga: Geger! Dedi Mulyadi Hentikan Tambang di Parung Panjang, Warga Sorak-Sorai Pengusaha Meradang

Defisit Anggaran dan Strategi Pemkot

Isu lainnya yang menjadi perhatian serius adalah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Kota Bogor tahun ini mengalami pengurangan alokasi sebesar Rp340 miliar, yang berdampak langsung pada defisit anggaran daerah.

Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemkot Bogor berencana melakukan dua langkah utama, yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi belanja daerah pada pos-pos yang tidak mengikat.

“Kami akan menutup defisit dengan meningkatkan PAD dan efisiensi belanja daerah yang tidak mengikat. Hal ini juga harus kami bicarakan dengan DPRD agar pemahaman sama,” tegas Jenal.

Baca Juga: Ratusan Pelajar Bandung Barat Keracunan MBG, Pemkab Tetapkan KLB dan Tutup Dapur Distribusi

Desakan Pencairan Dana PBI

Meski banyak isu strategis yang dibawa dalam rapat koordinasi, persoalan dana PBI tetap menjadi sorotan utama. Pasalnya, PBI menyangkut layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat kecil.

Pemkot Bogor berharap Pemprov Jawa Barat segera menyalurkan Rp8,4 miliar tersebut agar keberlanjutan layanan JKN-KIS di Kota Bogor tidak terganggu.