CatatanFakta.com — Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kembali memanas di sejumlah daerah.
Tidak hanya di Pati, Jawa Tengah, yang sempat menghebohkan publik dengan rencana kenaikan 250%, beberapa daerah lain pun mencatat lonjakan tarif hingga seribu persen dan memicu gelombang protes warga.
Pati: Naik 250% lalu Dibatalkan
Pemerintah Kabupaten Pati awalnya menaikkan PBB-P2 hingga 250% untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Namun, protes besar-besaran dari warga memaksa Bupati Sudewo membatalkan kebijakan tersebut dan mengembalikan tarif ke nilai tahun 2024. Selisih pembayaran pun dijanjikan akan dikembalikan.
Baca Juga: Protes Kenaikan Pajak, Warga Jombang Bayar PBB dengan Galon Penuh Koin
Kabupaten Semarang: Tagihan Melonjak 400%
Kasus Tukimah (69) mencuat setelah PBB rumahnya naik dari Rp 161.000 menjadi Rp 872.000. Pemkab menyebut ini akibat pembaruan data nilai objek pajak, bukan kenaikan tarif.
Meski demikian, banyak warga tetap mengajukan keringanan.
Kota Cirebon: PBB Naik hingga 1.000%
Paguyuban Pelangi Kota Cirebon memimpin protes terhadap kenaikan PBB yang mencapai 1.000% di beberapa titik.
Sejak awal 2024, aksi jalanan dan audiensi sudah dilakukan, namun kebijakan belum berubah.
Baca Juga: PBB P2 Jombang Naik Drastis, Bupati Warsubi Tegaskan Bukan Kebijakan Dirinya
Jombang: Bayar PBB dengan Galon Koin
Fattah Rochim, warga Desa Pulolor, Jombang, membayar PBB yang naik dari Rp 400 ribu menjadi Rp 1,3 juta dengan uang koin dari celengan anaknya.
Kepala Bapenda Jombang mengakui ada kasus lonjakan hingga 1.000%, tapi juga ada yang turun tarifnya.
Mengapa Lonjakan PBB Picu Gejolak?
PBB merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah. Namun, penyesuaian tarif yang dilakukan secara drastis tanpa sosialisasi memadai dapat menimbulkan kejutan ekonomi bagi warga, terutama yang berpenghasilan rendah.