Catatanfaklta.com -, Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% di Kabupaten Pati terus bergulir.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi angkat bicara dan mengingatkan seluruh kepala daerah, khususnya Bupati Pati Sudewo, agar lebih santun dalam menerima aspirasi masyarakat.
“Itu harus dijadikan pelajaran bagi bupati untuk tidak bersifat arogan. Kita harus lebih soft, lebih menghargai, lebih sopan, lebih santun, dalam rangka mendengar aspirasi masyarakat dari mana saja,” ujar Ahmad Luthfi saat kegiatan di Jawa Tengah, Sabtu (9/8/2025).
Baca Juga: Rapat Tertutup Bupati Pati Soal Demo 13 Agustus: Damai atau Tetap Panas?
Polemik yang Mengguncang Pati
Kontroversi ini bermula ketika Bupati Sudewo menaikkan PBB hingga 250%. Kebijakan tersebut memicu kemarahan publik, bahkan memunculkan gelombang aksi protes yang rencananya akan memuncak pada 13 Agustus 2025.
Situasi memanas ketika Sudewo mengeluarkan pernyataan yang dinilai menantang masyarakat untuk menggelar aksi besar-besaran. Langkah itu memicu atensi pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga: Polemik PBB-P2 Pati: Dari Pembatalan Kebijakan hingga Potensi Politisasi
Cabut Kebijakan, Demo Tetap Jalan
Atas rekomendasi Gubernur Ahmad Luthfi dan tekanan publik, Bupati Sudewo akhirnya mencabut kebijakan kenaikan PBB tersebut. Namun, gelombang aksi yang dipelopori sejumlah organisasi masyarakat tetap akan dilaksanakan.
“Saran itu sudah ditindaklanjuti oleh bupati Pati untuk membatalkan. Silakan saja, pelaksananya kan bupati, bukan gubernur,” jelas Ahmad Luthfi.
Baca Juga: Bupati Pati Kunjungi Posko Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Tapi di Teriaki Lengser
Pentingnya Kondusivitas
Gubernur menegaskan bahwa stabilitas wilayah menjadi kunci pembangunan daerah. Ia berharap polemik ini segera mereda demi keberlangsungan investasi dan pembangunan di Pati.
“Pertimbangannya banyak. Semua ini untuk masyarakat agar lebih kondusif, karena membangun wilayah faktor utamanya adalah kondusivitas,” pungkasnya.