Catatanfakta.com -, Pati – Polemik kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memasuki babak baru.
Meski Bupati Pati, Sudewo, telah resmi membatalkan kebijakan yang memicu protes warga, aksi demonstrasi besar tetap direncanakan pada 13 Agustus 2025 oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Kebijakan yang sempat menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen itu awalnya berlandaskan pada penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, gelombang penolakan dari warga membuat Bupati Sudewo mengambil langkah mundur.
Baca Juga: Bupati Pati Kunjungi Posko Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Tapi di Teriaki Lengser
“Kenaikan PBB-P2 ini saya batalkan selama saya menjabat. Saya juga minta maaf atas kegaduhan yang terjadi,” ujar Sudewo di hadapan perwakilan massa, Jumat (8/8/2025) malam.
Peringatan dari Akademisi
Pakar kebijakan publik Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono, mengingatkan agar polemik ini tidak berkembang menjadi isu politik yang justru mengganggu jalannya pemerintahan daerah.
Menurut Teguh, pembatalan kebijakan oleh bupati sudah memenuhi tuntutan awal warga. Namun, bila gerakan kemudian melebar ke tuntutan politik seperti pergantian kepala daerah, risiko politisasi menjadi besar.
Baca Juga: Butter Baby Mendarat di Blok M, Dessert Alien Imut dengan Donat Rasa Opor yang Bikin Penasaran
“Kalau kemudian tuntutannya melebar, misalnya sampai meminta bupati atau wakil bupati mundur, ini bisa ke mana-mana karena berpotensi dipolitisasi. Saya berharap masyarakat Pati jangan terpolitisasi seperti itu,” tegas Teguh saat menjadi narasumber di kanal YouTube Tribunnews (8/8/2025).
Ia menilai, pembangunan daerah akan terganggu jika bupati terus-menerus dihadapkan pada tekanan politik. Teguh mendorong agar masyarakat memberi kesempatan kepada Sudewo untuk memperbaiki kinerja.
“Kalau ada pemimpin yang keliru mengambil keputusan, dikoreksi-diperbaiki, ya sudah diberi kesempatan lagi supaya berhasil. Yang kita butuhkan adalah kebijakan yang bijaksana dari bupati dan masyarakatnya,” tambahnya.
Aksi Tetap Jalan
Meski ada pembatalan, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memastikan tetap menggelar unjuk rasa 13 Agustus mendatang. Penasihat hukum aliansi, Nimerodi Gulo, menyebut masih ada isu lain yang menjadi perhatian, meski ia tak merinci seluruhnya.
Baca Juga: Proyek Wisata Premium di Pulau Padar Picu Polemik, Warga dan Lingkungan Terancam
“Kami menyambut baik pembatalan kenaikan PBB-P2, tetapi aksi tetap kami jalankan karena masih ada hal lain yang harus disuarakan,” kata Gulo.
Sudewo mengaku tidak menghindar. Bahkan, ia menyatakan siap hadir saat aksi digelar. Ia juga meluruskan isu-isu lain, termasuk kabar rencana bepergian ke luar negeri pada tanggal aksi.