Baca Juga: Impor Ilegal Marak, Mendag Ancam Cabut Izin Usaha Importir Nakal!
Dalam lima tahun terakhir, Ditjen Pajak mengalami berbagai sorotan, mulai dari ketidakpastian sistem perpajakan, kasus integritas aparatur pajak, hingga digitalisasi sistem yang masih berlangsung. Harapan besar kini bertumpu pada Bimo untuk melakukan reformasi lanjutan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Apalagi, Indonesia tengah menghadapi target ambisius: rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang stabil di atas 11% serta penyesuaian kebijakan fiskal menjelang pemilu 2029. Oleh karena itu, kemampuan Bimo dalam membangun kepercayaan publik dan memperbaiki tata kelola pajak akan menjadi sorotan utama.
Harapan dan Dukungan
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menyebut penunjukan Bimo sebagai langkah strategis Kemenkeu untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Baca Juga: Resmi! Ini Daftar Provinsi dengan Uang Dinas Tertinggi untuk ASN di 2026
“Track record Bimo menunjukkan kemampuannya sebagai jembatan kebijakan antar institusi. Itu sangat dibutuhkan, terutama dalam konteks integrasi data perpajakan, fiskal, dan ekonomi digital,” kata Bhima.
Publik juga menantikan inovasi-inovasi baru dalam layanan pajak, termasuk perluasan sistem core tax administration system, peningkatan kualitas SDM pajak, serta reformasi insentif fiskal bagi sektor usaha.
Langkah Awal Bimo Wijayanto
Dalam pernyataan perdananya usai dilantik, Bimo menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kepercayaan publik, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kontribusi pajak bagi pembangunan nasional.
Baca Juga: Harga Minyak Anjlok & Rupiah Melemah, Bos Pertamina Beberkan Deretan Tantangan Berat di 2025
“Kami akan fokus pada transparansi, simplifikasi aturan, dan penguatan pengawasan berbasis data,” ujar Bimo.
Kini, tugas berat telah menanti. Dengan latar belakang yang kuat, jejaring lintas kementerian, dan pengalaman di berbagai sektor, Bimo diharapkan dapat mengangkat kembali kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Indonesia.