Catatan fakta.com -, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (23/5/2025). Pelantikan ini sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Suryo Utomo yang sebelumnya menjabat posisi strategis tersebut.
Dalam prosesi yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Sri Mulyani turut melantik Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolani. Pelantikan keduanya menjadi bagian dari penyegaran di tubuh Kemenkeu untuk menjawab tantangan fiskal nasional yang semakin kompleks.
"Saya, Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan," ujar Sri Mulyani saat melantik.
Baca Juga: Resmi Tinggalkan Palermo, Emil Audero Bersiap Rebut Posisi di Como
Penunjukan Bimo Wijayanto menarik perhatian publik, terutama karena ia dikenal luas sebagai sosok yang memiliki latar belakang lintas sektor dan berpengalaman dalam berbagai posisi strategis di pemerintahan.
Jejak Langkah Karier Bimo Wijayanto
Bimo bukanlah orang baru di lingkungan pemerintahan. Sebelum menjabat sebagai Dirjen Pajak, ia menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam posisinya itu, Bimo dikenal aktif menjembatani kebijakan ekonomi lintas kementerian dan lembaga serta mendorong iklim investasi nasional.
Sebelumnya, Bimo juga pernah menduduki posisi Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari September 2020 hingga Desember 2024. Di sana, ia banyak terlibat dalam proyek strategis nasional, termasuk dalam pengembangan infrastruktur energi dan kawasan industri maritim.
Baca Juga: Chevron, Shell, dan TotalEnergies Buru 'Harta Karun' Migas Raksasa di Indonesia Timur
Namanya mulai dikenal luas publik ketika menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP) selama periode 2016–2020. Ia terlibat dalam dua bidang penting, yakni Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan serta Deputi Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis. Di masa itu, Bimo dikenal sebagai sosok teknokrat yang menjadi penghubung antara Istana dan kementerian terkait dalam pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
“Selama di KSP, Bimo terlibat dalam harmonisasi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kemenristek, dan institusi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, hingga PPATK,” tulis profil resminya.
Namun, keterlibatan Bimo di dunia perpajakan bukan hal baru. Pada 2014–2015, ia sempat menjabat sebagai Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA), Direktorat Jenderal Pajak. Pengalaman ini membuatnya memahami seluk-beluk kebijakan perpajakan dari dalam, baik dalam aspek teknis maupun politis.
Baca Juga: Job Fair Kemnaker Buka 53 Ribu Lowongan! Peluang Emas Bagi Para Pencari Kerja
Selain di pemerintahan, Bimo juga aktif di dunia usaha dan korporasi. Sejak 2019, ia ditunjuk sebagai anggota komite audit di BUMN PT Asuransi Jasindo. Di bidang perkeretaapian, ia pernah menjabat Komisaris PT Inka Multi Solusi (Agustus 2019–Maret 2022), anak usaha dari PT INKA (Persero).
Kini, ia juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk, perusahaan farmasi yang merupakan anak usaha PT Kimia Farma Tbk sejak Maret 2022. Keberadaan Bimo di dunia usaha ini memberikan perspektif yang luas dalam menjalankan tugasnya sebagai Dirjen Pajak, terutama dalam menjembatani kepentingan fiskal negara dan dunia usaha.
Tantangan Berat Menanti
Jabatan Dirjen Pajak bukanlah posisi yang mudah. Bimo kini dihadapkan pada tantangan besar: peningkatan penerimaan pajak di tengah tekanan ekonomi global dan reformasi perpajakan yang belum tuntas.