Catatan fakta.comJakarta — Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyerukan pembentukan Badan Sawit Nasional sebagai solusi menyeluruh atas persoalan tata kelola industri kelapa sawit Indonesia yang selama ini kompleks dan tersebar di berbagai lembaga.
“Solusinya satu: bentuklah Badan Sawit Nasional yang melingkupi persoalan sawit dari hulu ke hilir dalam satu atap,” kata Yeka dalam Diskusi Terbatas “Integritas Industri Sawit Indonesia dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Swasembada Pangan dan Energi”, di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
terhadap tata kelola industri kelapa sawit, dengan memeriksa 52 institusi di seluruh Indonesia sepanjang 2024.
Baca Juga: 5 Rute Baru TransJabodetabek Segera Diluncurkan, Ini Bocorannya
Hasilnya, lima saran utama diajukan kepada pemerintah:
-
Penyelesaian tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan
-
Perbaikan sistem perizinan dan pendataan pekebun rakyat
-
Penguatan regulasi pendirian pabrik kelapa sawit
-
Kebijakan tata niaga yang menjamin harga TBS (Tandan Buah Segar) di tingkat petani
-
Pembentukan Badan Sawit Nasional di bawah Presiden RI
Yeka menyatakan, surat resmi telah dikirimkan kepada Presiden sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut.
Hilirisasi Sawit Terbaik di Dunia, Tapi Hulu Masih Bermasalah
Menurut Yeka, hilirisasi industri sawit Indonesia saat ini merupakan yang terbaik di dunia, namun persoalan utama masih banyak ditemukan pada sektor hulu — mulai dari perizinan, legalitas lahan, hingga perlindungan petani kecil.
Baca Juga: Kampanye Presiden Korea Selatan Dimulai: Lee Jae Myung Unggul, Kim Moon Soo Jadi Penantang Utama
“Bagian hulunya inilah yang perlu dibereskan. Kalau satu badan dibentuk langsung di bawah Presiden, koordinasinya akan jauh lebih kuat,” tegasnya.
Sawit: Komoditas Strategis Global
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy turut menegaskan pentingnya kelapa sawit, tidak hanya bagi perekonomian nasional, tetapi juga menjadi komoditas dunia.