catatanfakta.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor menghasilkan enam poin penting yang dirumuskan dalam Ijtima Ulama dan Wisuda Pendidikan Kader Ulama (PKU) Angkatan XVIII yang digelar pada Kamis (12/12/2024) di Auditorium Utama Sekretariat Daerah, Cibinong.
Pertemuan ini melibatkan 40 Ketua MUI Kecamatan dengan agenda merumuskan arah strategis yang relevan dengan isu keumatan dan kebijakan pemerintahan lokal.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Dr. KH. Agus Mulyana, MA., saat membacakan hasil kesepakatan mengatakan, Ijtima Ulama ini hadir untuk menegaskan pentingnya peran ulama sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Baca Juga: Jangan Golput! MUI Bogor Serukan Hak Pilih di Pilkada Demi Masa Depan
“Baik secara kultural maupun struktural, terutama menyangkut problematika keagamaan dan keumatan,” ujarnya.
Salah satu poin utama hasil Ijtima Ulama adalah apresiasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor yang dinilai tertib dan demokratis.
Meski demikian, MUI menekankan agar pemerintah semakin memperkuat sinergi dengan ulama dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak pada masyarakat.
Baca Juga: Pesantren Lansia MUI: Solusi Revolusioner untuk Hidup Berkualitas di Usia Senja?
Poin lainnya yang menarik perhatian adalah dorongan MUI kepada pemerintah daerah untuk mengamankan aset wakaf keagamaan, termasuk tanah wakaf YPUI di Cikaret dan Gedung Islamic Center.
Menurut Kiai Agus, pengelolaan profesional terhadap aset tersebut adalah langkah krusial dalam mendukung aktivitas keagamaan.
Pemerintah juga didesak untuk menindak tegas segala bentuk judi dan prostitusi online yang dinilai merusak tatanan sosial masyarakat. “Aktivitas ini menimbulkan kerusakan serius di tengah masyarakat dan harus dihentikan secepatnya,” tegas Kiai Agus.
Baca Juga: Silaturahmi Ulama-Umaro: Pondasi Harmoni dalam Pengajian Bulanan MUI Cibinong
Lebih jauh, hasil Ijtima Ulama juga menyoroti kebutuhan peningkatan kualitas masyarakat, dengan menitikberatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. MUI berharap kepala daerah terpilih mampu membawa Kabupaten Bogor menuju visi “Tegar Beriman” yang sejati.
Dalam komitmen memperhatikan ulama dan tokoh agama, MUI meminta agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran proporsional bagi organisasi keagamaan, pesantren, madrasah, serta lembaga-lembaga Islam lainnya.