catatanfakta.com - Pemkab Bogor fokus pada peningkatan integritas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bogor melalui evaluasi dan perencanaan yang matang.
Dalam rangka mempersiapkan pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2025, Pemkab menggelar Rapat Kerja Evaluasi Tahun 2024 pada Rabu (11/12/2024) yang berlangsung di Gedung Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses pengadaan agar lebih efisien dan bebas dari praktik korupsi.
Baca Juga: Arahan Presiden Prabowo untuk Kabupaten Bogor: Atasi Inflasi dan Tingkatkan Swasembada Pangan
Penyelenggaraan rapat ini menjadi langkah strategis Pemkab Bogor dalam memastikan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih baik dan mencegah potensi pelanggaran.
Deni Humaedi, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bogor, yang mewakili Pj. Bupati Bogor, mengungkapkan pentingnya perencanaan yang matang dalam pengadaan.
Deni menyebutkan bahwa Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menekankan pengadaan tidak hanya berfokus pada harga termurah, tetapi juga pada nilai yang berkelanjutan, yang mencakup kualitas, jumlah, waktu, dan biaya.
Oleh karena itu, perencanaan pengadaan yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Dalam kesempatan yang sama, Setya Budi Arijanta, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa RI, menekankan pentingnya mencegah praktik korupsi yang kerap terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut Setya, salah satu masalah yang sering muncul adalah “pinjam bendera,” yakni penggunaan nama perusahaan yang tidak sah untuk memenangkan tender, yang dapat berujung pada pelanggaran hukum dan pidana.
Baca Juga: DWP Kabupaten Bogor Gelar Seminar Inovatif untuk Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus
"Kami ingin melalui kegiatan ini, kita bisa bersama-sama mencegah dan memberikan pemahaman yang baik mengenai potensi pelanggaran hukum maupun korupsi," ujarnya.
Kepala Bagian PBJ Kabupaten Bogor, Asman Dila, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait evaluasi pengadaan tahun 2024 dan persiapan untuk tahun 2025.