catatanfakta.com - Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan mengajak partainya untuk realistis dalam melihat dinamika politik saat ini.
Mereka diminta untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ade, saat ini sudah tidak ada lagi koalisi partai politik yang mendukung paslon 01 maupun 03 dan semua pihak harus bersatu membangun NKRI.
Baca Juga: Rike Iskandar EDAN Resmi Daftar Sebagai Bakal Calon Bupati Bogor 2024 dari PPP
PPP juga menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan kubu Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sehingga pasangan Prabowo-Gibran sah sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Ade juga mengajak setiap elemen bangsa untuk mendukung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran agar dapat melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, PPP hingga saat ini belum memutuskan sikapnya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: PPP Klaim Terjadi Perpindahan Suara ke Partai Garuda di 35 Daerah Pemilihan Selama Pemilu 2024
Mereka mengadakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) untuk membahas hal tersebut setelah sidang putusan MK terkait sengketa Pilgub 2024. Walter Edward Mangga, pengamat politik PPP, mengatakan bahwa dalam pilpres 2019 lalu, PPP bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, dalam Pemilu 2024, PPP berpaling ke kubu oposisi.
Mangga menilai bahwa pemilihan PPP untuk bergabung dengan oposisi bukan tanpa terkendala.
Mengingat Jokowi masih menjabat sebagai presiden selama lima tahun ke depan dan posisi PPP dalam pemerintahan sangat memungkinkan bagi partai tersebut untuk mengusulkan kandidat untuk diangkat menjadi menteri.
Baca Juga: PPP Bogor Buka Pendaftaran Calon Bupati, Potensi Calon dari Lintas Partai atau Masyarakat Umum?
Namun, jika PPP memutuskan bergabung dengan oposisi, platform tersebut kemungkinan besar tidak akan terwujud.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menambahkan bahwa saat ini PPP masih fokus untuk menyelesaikan sengketa di MK terkait parliamentary threshold. Setelah itu, mereka akan menggelar Rapimnas untuk merumuskan arah politik PPP.