Catatanfakta.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Sekolah Dasar Negeri 24 Galang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Galang, Kepulauan Riau, dalam rangka protes terhadap proyek Rempang Eco City.
Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, menilai bahwa aparat keamanan harus menggunakan pendekatan yang lebih preventif dan manusiawi dalam menghadapi rencana relokasi Pulau Rempang.
"Kami menerima kiriman video dari jaringan P2G Batam. Kami sangat prihatin dengan dugaan kekerasan yang terjadi di sekolah yang terkena dampak bentrokan antara warga Pulau Rempang dan aparat keamanan," ujar Iman, yang juga seorang guru SMA.
Baca Juga: Ketegangan di Pulau Rempang: TNI Antisipasi Konflik Tanah
Menurut Iman, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek); Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA); dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus segera turun tangan dan memberikan layanan pendampingan trauma healing kepada guru dan siswa pasca-bentrokan.
"Rencana relokasi ini harus selalu mengutamakan pendidikan anak. Di Kecamatan Galang, terdapat sekitar 36 sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas. Oleh karena itu, perlu persiapan yang matang agar hak anak-anak untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman tidak terganggu," tegasnya.
P2G mencatat bahwa dari 36 sekolah di Kecamatan Galang, lokasi kekerasan diduga terjadi di Sekolah Dasar Negeri 24 Galang yang memiliki 13 guru, 154 siswa, dan 132 siswi, serta di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Galang yang memiliki 19 guru, 180 siswa, dan 171 siswi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ajak Dialog untuk Menyelesaikan Konflik di Pulau Rempang, Batam
"Jika mempertimbangkan jumlah sekolah di Kecamatan Galang, Pulau Rempang, dapat diprediksi bahwa ribuan anak terkena dampak relokasi sekolah atau bentrokan. Ini bukanlah masalah yang mudah," ujar Iman.
Iman menekankan bahwa pemerintah harus melakukan beberapa langkah. Pertama, lokasi relokasi harus dipersiapkan dengan matang sebelum pelaksanaan. Kedua, kepentingan anak-anak dan guru harus diutamakan agar pembelajaran tidak terhenti. Ketiga, hak anak-anak untuk menerima pendidikan harus tetap terjamin, baik selama proses relokasi maupun setelahnya.
Sehari setelah bentrokan terjadi, Dinas Pendidikan Kota Batam mengeluarkan Surat Nomor 4337/400.3.5.1/XI/2023 tentang Pemberhentian Pembelajaran Sementara. Surat tersebut menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka, mendorong guru untuk memberikan pembelajaran daring atau penugasan, serta memperhatikan keselamatan sekolah.
P2G memberikan rekomendasi, termasuk prioritas keamanan dan keselamatan anak-anak dalam proses relokasi, sesuai dengan hukum Perlindungan Anak dan aturan lainnya.
"Segala bentuk kekerasan harus dilarang di lingkungan sekolah atau madrasah." Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi pertumbuhan anak-anak," tegas Iman.