Anggaran Pemulihan Bencana Sumatera Membengkak, BNPB: “Data Belum Final, Pak Presiden”

catatanfakta.com - Perkiraan biaya perbaikan kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini mencapai Rp 51,82 triliun. Angka itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh. “Tentu saja data ini belum akurat, Bapak Presiden. Masih terus kami lengkapi,” ujar Suharyanto.

Dalam laporannya, Suharyanto mengungkapkan bahwa estimasi anggaran bisa bertambah karena jumlah korban dan kerusakan masih diperbarui setiap hari. Ia menjelaskan bahwa khusus Aceh, Kementerian PUPR memperkirakan biaya pemulihan mencapai Rp 25,41 triliun. “Dari Bapak Menteri PU, khusus Aceh saja membutuhkan Rp 25,41 triliun untuk kembali seperti semula,” katanya.

Sementara itu, kerusakan di Sumatera Utara diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 12,88 triliun, dan Sumatera Barat sekitar Rp 13,52 triliun. Suharyanto menegaskan bahwa total kebutuhan dana nasional dihitung berdasarkan rekapitulasi dari ketiga provinsi. “Kami laporkan estimasi dana nasional dari tiga provinsi, Bapak Presiden,” ucapnya.

Baca Juga: Di Tengah Bencana, Bupati Aceh Selatan Tetap Umrah: Gubernur Aceh Bereaksi Keras

BNPB menekankan bahwa anggaran tersebut diprioritaskan untuk layanan kepada korban dan pengungsi, penyaluran santunan ahli waris, serta penguatan logistik di semua tingkatan. Suharyanto mengatakan, “Anggaran ini untuk meningkatkan pelayanan, mempercepat santunan korban, dan memastikan logistik cukup hingga tingkat desa.”

Daerah yang mulai pulih, seperti sebagian wilayah di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, akan masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. “Daerah yang sudah lebih baik akan kita dahulukan untuk rehabilitasi,” jelas Suharyanto kepada Presiden Prabowo.

Pada tahap rehabilitasi, BNPB juga menyiapkan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi para pengungsi. Huntara akan dibangun oleh TNI-Polri. “Huntap akan dibangun setelah hunian sementara selesai. Untuk relokasi, kami mohon dukungan Kementerian Perumahan, Bapak Presiden,” tutur Suharyanto.