Dapur MBG di Bogor Diperketat, Bupati Rudy: Jangan Ada Celah Dalam Program Gizi Nasional

catatanfakta.com – Pemerintah Kabupaten Bogor terus berpacu memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa hambatan. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi dan pengawasan dapur MBG agar gizi terbaik dapat dinikmati seluruh siswa di Kabupaten Bogor.

Rudy memimpin langsung Rapat Ekspose Progres Percepatan Pembangunan Dapur MBG di Pendopo Bupati, Ruang Soekarno Hatta, Selasa (11/11/2025). Ia menegaskan, tata kelola administrasi dan aset harus tertib agar pelaksanaan program prioritas nasional itu berjalan optimal.

“Program ini merupakan prioritas Presiden dan harus dijalankan dengan serius, administrasi lengkap, dan mekanisme penggunaan bahan yang tepat. Kita ingin pastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya,” tegas Rudy.

Baca Juga: Bupati Bogor Tancap Gas Implementasi Koperasi Desa Merah Putih, Aset Desa Jadi Motor Ekonomi Rakyat

Menurutnya, sertifikasi layak fungsi untuk seluruh dapur MBG harus segera dipercepat. Pemerintah juga tengah melakukan inventarisasi lahan dan aset daerah agar koordinasi dengan koperasi desa serta dapur MBG dapat lebih efisien. “Target kita jelas, semua siswa di Kabupaten Bogor harus menerima manfaat MBG. Ke depan, juga akan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak stunting,” ujar Rudy.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, melaporkan capaian percepatan sertifikasi higienis dapur MBG di lapangan. Dari total 288 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdata hingga 3 November 2025, sekitar 67 persen telah mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji.

“Pelatihan ini diikuti merata oleh seluruh pegawai, rata-rata 47 orang per SPPG, sehingga partisipasinya mencapai 100 persen,” ungkap Fusia.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Anugerahkan Penghargaan Investor Terbaik 2025, Dorong Sinergi Pembangunan dan Investasi Berkelanjutan

Selain itu, sebanyak 163 SPPG atau 56,5 persen telah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan oleh petugas Puskesmas, termasuk pemeriksaan kualitas air, kebersihan dapur, dan fasilitas penyajian. Dari jumlah tersebut, 35 SPPG sudah dinyatakan lulus dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau sekitar 12,6 persen dari total.

“Proses ini terus kami percepat agar seluruh SPPG segera bersertifikat. Dengan begitu, keamanan dan kualitas pangan untuk siswa benar-benar terjamin,” tandas Fusia.

Langkah percepatan sertifikasi dan pengawasan dapur MBG ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memastikan program gizi nasional tidak hanya berjalan, tapi juga berkualitas.