KPPKBB Desak Pemkab Bogor: Hasil Kajian Pemekaran Jangan Jadi Arsip Saja!

Catatanfakta.com -, Suasana diskusi penyusunan dokumen rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan berbasis kewilayahan di Cibinong, Rabu (29/10/2025) berlangsung cukup dinamis.

Acara yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor bersama Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) ini diwarnai sesi tanya jawab yang penuh antusiasme.

Salah satu sorotan datang dari Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB).

Sekretaris KPPKBB, Achmad Haermawan, meminta Pemkab Bogor agar tidak menjadikan hasil kajian dan diskusi hanya sebagai arsip tanpa tindak lanjut nyata.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung Erwin Diperiksa Kejari, Bukan OTT seperti Isu yang Beredar! Fakta Sebenarnya Terungkap

KPPKBB: Tahun 2026 Harus Ada Realisasi, Bukan Sekadar Diskusi

Hermawan menegaskan bahwa hasil forum, termasuk kajian lapangan dan masukan masyarakat di wilayah Bogor Barat dan Timur, harus diimplementasikan dalam program kerja nyata oleh dinas teknis pada tahun 2026.

“Ide, gagasan, dan inovasi soal sarana infrastruktur penataan kewilayahan harus jadi program kerja di masing-masing dinas teknis. Tahun 2026 itu waktunya. Jangan sampai hasil ini cuma jadi arsip saja,” tegas Hermawan.

Ia juga menambahkan, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur untuk dua wilayah tersebut, yang mencapai Rp11 triliun lebih, harus dimanfaatkan secara bertahap dan terencana.

Baca Juga: Geger di Balik Pemeriksaan Wakil Wali Kota Bandung! Kejari Bongkar Fakta, Bukan OTT Seperti Isu Viral

“Kami akan kejar nanti ke dinas-dinas, apakah ada program hasil kajian di tahun anggaran 2026. Kalau tidak ada, percuma saja kita kumpul-kumpul,” ujarnya.

Yusfitriadi: DOB Perlu Didorong dengan Bukti Nyata dan Kesiapan Infrastruktur

Sementara itu, pengamat kebijakan publik asal Leuwiliang sekaligus Founder VINUS, Yusfitriadi, menilai bahwa kajian ilmiah yang disusun bersama IAP menjadi langkah strategis menuju akselerasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Bogor.

“Kita berharap konektivitas antara bupati dan presiden bisa mendorong realisasi DOB, khususnya di Kabupaten Bogor agar ada pencabutan moratorium parsial. Hanya DOB yang sudah siap saja yang dimekarkan,” kata Yusfitriadi.

Menurutnya, Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur sudah sangat siap untuk menjadi daerah otonomi baru. Ia berharap kedekatan Bupati Bogor dengan Presiden Prabowo dapat menjadi nilai tambah bagi percepatan pemekaran.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung Erwin Diperiksa Kejari Bandung, Bukan Terjaring OTT Seperti Isu yang Beredar