Jokowi Sentil PDIP Soal Retret Akmil, Elite Bantah Keras: Urusan Internal!

Catatanfakta.com -, Jakarta - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal seharusnya kepala daerah dari PDIP menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang terus menuai respons. Elite PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa hal tersebut adalah urusan internal partai dan bukan ranah pihak luar.

"Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar," ujar Said yang menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jl. Teuku Umar No. 27A, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

Baca Juga: Camat Sukaraja Apresiasi DPRD dan Warga dalam Kegiatan Reses untuk Pembangunan Daerah

Jokowi: Kepala Daerah Harusnya Hadir

Jokowi sebelumnya menyampaikan bahwa kepala daerah seharusnya menghadiri retret tersebut. Menurutnya, retret kepala daerah merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

"Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain," kata Jokowi.

Baca Juga: Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi Resmi Pimpin Kabupaten Bogor, Dilantik Langsung oleh Presiden Prabowo

Instruksi Megawati dan Polemik Internal

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebelumnya menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk menunda perjalanan ke Magelang guna mengikuti retret yang diadakan pemerintah. Keputusan ini muncul setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK dalam kasus buron Harun Masiku.

Said Abdullah menolak berkomentar lebih jauh terkait pernyataan Jokowi yang merupakan mantan kader PDIP. Dia hanya menyebut dirinya akan mendapatkan tugas dari Megawati tanpa memerinci lebih lanjut.

"Mudah-mudahan saya dikasih tugas Ibu, ini ada acara, ya oke ya," ujar Said.

Baca Juga: Sejarah Baru Bogor! Junaidi Samsudin Pimpinan Rapat Paripurna & Sambut Kepemimpinan Rudy Susmanto - Jaro Ade

Pernyataan ini menegaskan adanya ketegangan antara istana dan PDIP dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Sementara Jokowi menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam pemerintahan, PDIP bersikukuh mempertahankan keputusan partai.

Bagaimana kelanjutan dari tarik ulur antara Jokowi dan PDIP ini? Apakah para kepala daerah PDIP akan mengikuti retret atau tetap berpegang teguh pada instruksi Megawati? Kita tunggu perkembangan berikutnya!