Protes Besar di Jakarta: 820 Personel Gabungan Siap Mengawal Aksi Penolakan PPN 12 Persen

catatanfakta.com - sebanyak 820 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi penolakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta (19/12).

Aksi yang melibatkan sejumlah elemen masyarakat ini, mendapat perhatian penuh dari aparat keamanan yang terdiri dari anggota Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, serta instansi terkait lainnya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa pengamanan tersebut melibatkan personel yang akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, dari Bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Merdeka.

Baca Juga: Polri Siapkan Pengamanan Aksi Hari Buruh di Seluruh Indonesia

Ia menambahkan bahwa kebijakan pengalihan arus lalu lintas selama aksi berlangsung akan dilakukan secara situasional, mengikuti dinamika situasi di lapangan.

"Kami akan melihat jumlah massa yang hadir. Jika jumlahnya tidak terlalu besar, maka arus lalu lintas akan tetap berjalan normal," ujar Susatyo.

Menurut Susatyo, meski pengamanan aksi ini dilakukan dalam jumlah besar, pihaknya berharap agar aksi tersebut tetap berlangsung dengan damai dan tertib. Ia mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk mengingatkan peserta aksi agar tidak melakukan tindakan provokatif atau anarkis.

Baca Juga: Pentingnya Pengamanan Khusus Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pelaksanaan Pemilu

“Orasi yang dilakukan harus santun, tidak merusak fasilitas umum, dan menghargai pengguna jalan lainnya,” ungkapnya lebih lanjut.

Aksi penolakan PPN 12 persen ini muncul sebagai respons masyarakat terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak, yang dianggap membebani banyak kalangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Para peserta aksi berharap agar pemerintah mendengarkan aspirasi mereka dan meninjau ulang kebijakan tersebut. Seiring berjalannya waktu, aksi ini semakin mendapat perhatian karena mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi yang dirasa tidak berpihak pada rakyat kecil.

Baca Juga: Kapolda Metro Cek Pengamanan Saat Imlek 2023

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pengawasan ketat terhadap aksi ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pihak keamanan dalam menjaga ketertiban umum di tengah potensi gejolak sosial.

Tak hanya sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan, aksi ini juga menjadi indikator sejauh mana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan baik, terutama dalam merespons isu-isu yang dianggap kontroversial.