Catatan Fakta - Skandal politik kembali mengguncang Indonesia dengan penangkapan tujuh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mereka diduga terlibat dalam pengubahan hasil perolehan suara Pemilu 2024, mencoreng proses demokrasi yang seharusnya bersih dan adil.
Menurut keterangan resmi dari Kasat Reskrim Tapanuli Tengah, AKP Arlin P. Harahap, pada hari Jumat (29/3), Polres setempat menetapkan ketujuh tersangka tersebut atas tindak pidana Pemilu 2024. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu, 14 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB di TPS 02 Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung.
Para tersangka, yang juga merupakan petugas KPPS di TPS 02 Muara Ore, dijerat berdasarkan Pasal 532 jo 554 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai, atau memberikan tambahan suara kepada peserta pemilu tertentu, atau mengurangi perolehan suara peserta pemilu, dapat dikenai sanksi.
Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan potensi adanya manipulasi dalam proses demokrasi yang seharusnya bersih. Dalam konteks ini, pihak berwenang diharapkan dapat menegakkan hukum secara tegas dan adil tanpa pandang bulu, serta melakukan penyelidikan yang menyeluruh untuk memastikan integritas dan keabsahan hasil Pemilu 2024.
Skandal ini memicu kekhawatiran akan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Langkah-langkah lanjutan dari pihak berwenang akan menjadi sorotan publik dalam menjaga integritas sistem pemilihan dan memastikan keadilan bagi seluruh warga negara dalam menyuarakan hak politik mereka.
