Anies Baswedan Kritisi Subsidi dan Utang Pemerintah Jokowi

Catatanfakta.com - Calon Presiden Anies Baswedan menyoroti kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran serta utang yang terus meningkat pada pemerintahan Joko Widodo.

Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Anies menyebut blunder dalam program subsidi listrik, BBM, dan bantuan sosial, selain itu ia juga membahas opsi meningkatkan PDB dan menurunkan rasio utang publik.

Calon Presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan, mengutarakan kritik pedasnya pada kebijakan pemerintahan Joko Widodo, yang menurutnya sarat dengan subsidi yang tidak tepat sasaran dan utang yang menggunung.

Baca Juga: Tim Ekonomi Anies-Imin: Melihat kelemahan kebijakan Presiden Jokowi

Berbicara pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Anies menyampaikan ketidaktepatan sasaran subsidi yang mencakup listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan bantuan sosial (bansos).

Dikutip dari data Kementerian Keuangan, realisasi belanja subsidi hingga September sudah menyentuh angka Rp156,96 triliun, dengan subsidi energi dan non-energi masing-masing berjumlah Rp103,06 triliun dan Rp53,90 triliun. Subsidi BBM khususnya dinilai tidak tepat sasaran, karena pengguna kendaraan mayoritas berasal dari kelompok menengah ke atas.

Tak hanya itu, Anies juga menyoroti realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp 104,59 triliun. Ia menekankan bahwa masalah utamanya terletak pada data bansos yang belum diperbaiki.

Baca Juga: Anies Baswedan dan Cak Imin Optimis Menang Pilpres 2024, Tawarkan Perubahan bagi Warga Sumatera Barat

Hal ini, menurut Anies, membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin terbatas dan menyebabkan pemerintah terus mengandalkan utang sebagai opsi pendanaan. Pada akhir September 2023, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp7.891,61 triliun dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 37,95%.

Calon presiden ini menegaskan bahwa solusi yang diperlukan bukan pada porsi nominal utang, melainkan pada persentasenya. "Kami melihat problemnya bukan pada nominalnya, tetapi persentasenya. Dan itu artinya kalau kita bicara tentang utang, maka rasio utang publik kepada PDB kita yang sekarang 39% didorong maksimal 30% dengan cara PDB digedein," ungkap Anies.