catatanfakta.com - Penggeledahan Kejaksaan Agung di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta rumah sejumlah pejabat langsung mendapat respons dari Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama.
Ia menegaskan pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan ekspor sawit dan produk turunannya pada periode 2021–2024. “Itu kasus lama, masalah sawit dan turunannya. Tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau enggak salah,” ujar Djaka di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Djaka menjelaskan penggeledahan dilakukan bukan hanya di kantor pusat, tetapi juga di beberapa kantor wilayah yang menangani ekspor sawit. Ia meminta publik tidak membuat kesimpulan sebelum proses hukum selesai.
Baca Juga: Penggeledahan Rumah Terkait Kasus Pemerasan KPK: Sebuah Tinjauan Filosofis
“Kita belum tentu men-judge bahwa personel dari Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita memberikan support kepada pegawai yang diperiksa,” katanya.
Sementara itu, Kejagung memastikan penyidikan masih terus berlanjut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan hingga kini lebih dari 40 orang telah diperiksa terkait dugaan penyimpangan ekspor palm oil mill effluent (POME).
“Saksi lebih dari 40 orang,” kata Anang di Kejagung, Jakarta, Jumat (21/11/2025). Namun ia belum menjawab apakah pemeriksaan juga menyasar pejabat tinggi DJBC, termasuk direktur jenderal.
Baca Juga: Skandal Penggeledahan Rumah Dinas Mentan SYL oleh KPK
Kasus ini diperkirakan masih akan terus bergulir, dan publik diminta menunggu hasil pendalaman lanjutan dari tim penyidik.