Kritik juga muncul terkait potensi politisasi jabatan di badan baru ini, mengingat BUMN kerap menjadi “lahan basah” politik. Namun, DPR dan pemerintah menegaskan adanya mekanisme pengawasan ketat melalui Dewan Pengawas serta audit reguler.
Kritik juga muncul terkait potensi politisasi jabatan di badan baru ini, mengingat BUMN kerap menjadi “lahan basah” politik. Namun, DPR dan pemerintah menegaskan adanya mekanisme pengawasan ketat melalui Dewan Pengawas serta audit reguler.