BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, evaluasi yang konsisten dan berjenjang sangat penting agar program nasional ini benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan di Kabupaten Bogor.
Hal tersebut disampaikan Rudy saat rapat koordinasi virtual bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Senin (29/9/2025), yang diselenggarakan di Pendopo Bupati Bogor.
“Evaluasi akan kita lakukan secara berjenjang, mulai dari harian, mingguan, hingga tingkat nasional,” ujar Rudy.
Menurutnya, pengawasan dan pemantauan MBG tidak boleh bersifat seremonial. Semua harus berbasis data, transparan, dan akurat, sehingga pelaporan dari setiap daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Perkuat Satu Komando, Pemkot Bogor Tekan Angka Stunting Lewat Strategi Baru
Kolaborasi OPD Jadi Kunci
Dalam keterangannya, Rudy menekankan evaluasi MBG akan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Setiap OPD akan memiliki peran khusus, mulai dari pencatatan distribusi, pengawasan kualitas makanan, hingga pelaporan.
Kolaborasi lintas OPD ini diharapkan bisa memastikan program MBG berjalan sesuai standar, sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.
“Proses evaluasi bukan hanya sekadar laporan di atas kertas. Harus ada kerja nyata, mulai dari dapur hingga meja makan siswa yang menerima manfaat,” tegasnya.
Dukungan Anggaran dan Penambahan Satgas
Dalam kesempatan yang sama, Rudy juga mengumumkan bahwa Pemkab Bogor menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan MBG. Tidak hanya untuk program makan gratis, tetapi juga terintegrasi dengan penanganan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan pencegahan HIV.
Rudy menilai, dalam tiga bulan terakhir diperlukan langkah-langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, selain anggaran, Pemkab Bogor akan menambah Satuan Tugas (Satgas) MBG agar program bisa lebih sinkron dengan kebijakan pusat.
Sebelumnya, Satgas TBC telah dibentuk sejak 2023, sementara Satgas HIV sudah lebih dulu berjalan. Dengan tambahan Satgas MBG, Rudy berharap pengawasan menjadi lebih efektif.
Baca Juga: Rp8,4 Miliar Dana PBI BPJS Kesehatan Kota Bogor Belum Cair, Pemkot Desak Pemprov Jabar Segera Salurkan
Dua Agenda Nasional: MBG dan Penanganan TBC
Rapat koordinasi tersebut memiliki dua agenda utama, yakni implementasi program Makan Bergizi Gratis dan percepatan penuntasan penyakit TBC di Indonesia.
Menurut data Kementerian Kesehatan, kasus TBC di Indonesia masih cukup tinggi, dan Kabupaten Bogor termasuk wilayah dengan angka kasus signifikan. Oleh karena itu, Pemkab Bogor dituntut memperkuat strategi kesehatan publik, salah satunya dengan integrasi program MBG untuk memperbaiki asupan gizi masyarakat.
Rudy menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah pusat. Ia menilai, MBG bisa menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus menekan angka stunting dan penyakit menular.
“Dengan gizi yang cukup dan program kesehatan yang terarah, kita bisa menurunkan kasus stunting, TBC, bahkan mencegah penyebaran HIV,” ungkapnya.