Presiden Prabowo Tegaskan Pencabutan Tunjangan DPR dan Moratorium Kunker, Publik Soroti Langkah Tegas Ini

Catatanfakta.com -, Jakarta, 31 Agustus 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk tunjangan jumbo anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Pernyataan ini disampaikan seusai pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," kata Presiden Prabowo.

Baca Juga: Presiden Tegaskan Tindakan Tegas DPR RI: Pencabutan Kebijakan & Moratorium Kunjungan Luar Negeri Jadi Sorotan Publik

Tindakan Tegas Terhadap Anggota DPR

Presiden Prabowo juga menyebutkan, para ketua umum partai politik akan mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPR yang pernyataannya memicu kegaduhan publik. Langkah ini dianggap sebagai respons terhadap aspirasi murni masyarakat.

"Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru," ujarnya.

Baca Juga: Presiden RI Tegaskan Kebebasan Aspirasi, DPR Siap Moratorium Kunjungan Luar Negeri dan Revisi Tunjangan Anggota

Pimpinan Partai Politik dan Lembaga Negara Hadir

Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh politik nasional, antara lain:

• Ketua MPR Ahmad Muzani

• Ketua DPR Puan Maharani

• Ketua DPD Sultan B Najamudin

• Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri

• Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia